Peraturan Perundangan tentang PNS

Undang-Undang

  1. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintaha
  2. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
  3. Paparan UUASN
  4. 11 Tahun 1992: Dana Pensiun
  5. 01 Tahun 1974: Perkawinan
  6. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai

Peraturan Pemerintah

    1. 30 Tahun 2019 tentang  Penilaian Kinerja PNS
    2. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
    3. 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (cabut PP no.33 Tahun 2015)
    4. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau di SINI
    5. 70 Tahun 2015: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN
    6. 38 Tahun 2015: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
    7. 33 Tahun 2015Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya, Lampiran  atau di SINI
    8. 30 Tahun 2015: Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS atau di SINI
    9. 53 Tahun 2014: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan ke 13
    10. 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
    11. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP no.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
    12. 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional atau di sini
    13. 90 Tahun 2013: Pencabutan PP 28/2003: Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. (offsite)
    14. 89 Tahun 2013: Pencabutan PP 69/1991: Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. (offsite)
    15. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan  kedua atas PP no. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, Perubahan Pertama PP no. 11 Tahun 2002
    16. 48 Tahun 2013: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat NEgara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
    17. 25 Tahun 2013: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya dan Lampirannya
    18. 22 tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah N0. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran atau di sini
    19. 20 tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
    20. 19 tahun 2013: Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008 , Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011
    21. 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
    22. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    23. 18 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dan Lampirannya
    24. 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan Lampiran
    25. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
    26. 44 Tahun 2011: Perubahan Ketiga PP no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008
    27. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya
    28. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII
    29. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011.
    30. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
    31. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. 21 Tahun 2010
    32. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    33. 63 tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    34. 43 Tahun 2007: Perubahan Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    35. 48 tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    36. 47 Tahun 2005: Perubahan terhadap PP no. 27 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki Jabatan Rangkap
    37. 42 Tahun 2004Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS
    38. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota dan/atau Pengurus  Partai Politik
    39. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
    40. 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS
    41. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    42. 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
    43. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
    44. 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
    45. 100 tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
    46. 99 Tahun 2000 : Kenaikan pangkat PNS
    47. 98 Tahun 2000: Pengadaan PNS
    48. 97 tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil
    49. 05 tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
    50. 27 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki Jabatan Rangkap
    51. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
    52. 01 Tahun 1994: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
    53. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung atau di sini
    54. 45 Tahun 1990: Perubahan atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
    55. 08 Tahun 1989: Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
    56. 05 tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
    57. 18 tahun 1985: Penyesuaian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, serta Janda/Dudanya
    58. 17 tahun 1985: Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya
    59. 22 tahun1984: Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya, penjelasan
    60. 04 Tahun 1976: Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara
    61. 09 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    62. 06 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, atau di sini
    63. 04 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
    64. 38 Tahun 1964: Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
    65. 201 Tahun 1961: Peraturan Penyesuaian Pangkat dan Gaji dari PGPN 1955 ke PGPN 1961
    66. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
    67. 46 tahun 1994 : Perubahan Keppres no. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
    68. 14 Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
    69. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan perceraian PNS
    70. 56 tahun 1974: Besarnya Iuran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
    71. 18 Tahun 1972: Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. 50 Tahun 1990
    72. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar

Peraturan Presiden

  1. 47 Tahun 2015: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  2. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  3. 58 Tahun 2013: Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Keuangan

  1. 72/PMK.05/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK, mencabut 110/PMK.05/2010)
  2. 164/PMK.05/2015  tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BKN dan Kemenpan &RB

       Kumpulan Produk Hukum BKN dan Kemenpan & RB bisa unduh di SINI
 
Profil Jafung PNS Terbitan BKN Tahun 2016 bisa baca di SINI