1 ) Tahun Baru untuk Pembaharuan
Saturday, 01 January 2011
JAKARTA (SINDO) – Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Tahun Baru 2011 sebagai momentum introspeksi, evaluasi, serta melakukan proyeksi demi perbaikan bangsa di masa mendatang. “Mari kita refleksikan segala yang telah terjadi di negeri ini sepanjang 2010 sebagai cerminan bagi kehidupan ke depan,” tutur Suryadharma di sela kegiatan doa bersama bertajuk Dzikir untuk Kejayaan NKRI memperingati Tahun Baru Islam 1432 Hijriah dan Tahun Baru Masehi 2011 di Masjid Istiqlal,Jakarta, kemarin. Dalam kondisi negara yang sedang diuji beragam persoalan moralitas, sosial, globalisasi,ekonomi, dan bencana alam di berbagai daerah, awal 2011 ini harus dijadikan tonggak untuk kembali memperkuat karakter dan moral bangsa. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar mengatakan, 2011 merupakan tahun harapan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari situasi sulit pada 2010. (andi setiawan)
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372987/
>>>
2 ) Seputar Dana Abadi Beasiswa
Yes… Dana Abadi Beasiswa S-2 dan S-3!
http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/15242353/Yes….Dana.Abadi.Beasiswa.S.2.dan.S.3..
Jumat, 31 Desember 2010 | 15:24 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010. Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun. “Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh. Komite Pendidikan yang dimaksud adalah lembaga intrapemerintah gabungan antardepartemen yang mengelola dana pendidikan. Komite Pendidikan yang dibentuk Agustus 2010 itu dipimpin Wakil Presiden Boediono. Komite Pendidikan bertugas merumuskan kebijakan pendanaan pendidikan. “Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksananya. Komite ini berbeda dari Dewan Pendidikan,” kata Nuh. (LUK/OIN)
…dst
3 ) Dana Abadi Beasiswa Rp 1 Triliun
http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/30/09222444/Dana.Abadi.Beasiswa.Rp.1.Triliun
Kamis, 30 Desember 2010 | 09:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Dana abadi untuk beasiswa sebesar Rp 1 triliun saat ini sudah tersedia. Dana itu berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah pada awal 2010. Meski demikian, dana itu tidak bisa segera dicairkan karena perangkat utama yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan dana, yakni komite pendidikan yang harus dibentuk oleh beberapa kementerian, hingga saat ini belum terbentuk. “Dana abadinya sudah tersedia Rp 1 triliun dalam APBN Perubahan 2010. Dana ini akan kami kelola, disimpan di deposito dengan bunga 7 persen per tahun, sehingga kami harap ada dana beasiswa Rp 70 miliar dalam satu tahun,” ungkap Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kementerian Keuangan, Soritaon Siregar di Jakarta, Rabu (29/12/2010). Menurut Soritaon, PIP sudah siap mencairkan dana beasiswa tersebut setelah dasar hukumnya jelas, yakni terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund (Dana Pengembangan Pendidikan) dan Dana Cadangan Pendidikan. Dana ini dialokasikan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 1 triliun yang berasal dari lonjakan penerimaan negara dari hasil penjualan minyak mentah dan pendapatan pajak migas.
…dst
4 ) Pemerintah Siapkan Dana Abadi Pendidikan
http://www.jpnn.com/read/2010/12/29/80715/Pemerintah-Siapkan-Dana-Abadi-Pendidikan-
Rabu, 29 Desember 2010 , 17:57:00
JAKARTA — Pemerintah secara rutin akan mulai mengalokasikan anggaran untuk dana abadi pendidikan. Dana ini nantinya akan disalurkan melalui Kementrian dan Lembaga (KL) yang memiliki program di bidang pendidikan. Namun sebelum Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana ini terbentuk, anggaran dana abadi pendidikan sementara akan dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementrian keuangan. Saat ini, PIP telah memiliki dana abadi pendidikan sebesar Rp1 triliun. Rencananya bunga dari dana abadi ini akan disalurkan kepada 18 kementerian/lembaga (K/L). Diperkirakan setiap tahunnya, bunga yang bisa didapat dari dana ini sebesar Rp70 miliar.”PIP akan mengelola dana ini sampai BLU yang khusus mengelola dana abadi pendidikan terbentuk. Ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 490/KMK/05/2010,” kata Kepala PIP Kementrian Keuangan Soritaon Siregar pada wartawan di Jakarta, Rabu (29/12). Jika nanti BLU khusus pengelola dana abadi pendidikan sudah berdiri, katanya, maka seluruh hasil kelola akan dipindahbukukan dari PIP ke BLU tersebut. Sedangkan untuk tahun anggaran 2011, Pemerintah juga telah mengalokasikan dana abadi pendidikan sebesar Rp1 triliun.
…dst
5 ) 50 Rekening Liar Kemdiknas Sudah Ditutup
http://www.jpnn.com/read/2010/12/30/80800/50-Rekening-Liar-Kemdiknas-Sudah-Ditutup-
Kamis, 30 Desember 2010 , 19:32:00
JAKARTA – Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Dodi Nandika, menerangkan bahwa hingga tutup tahun 2010 ini, Kemdiknas sudah menutup 30 persen atau sekitar 50 rekening liar, dari 151 rekening liar temuan BPK di lingkungan kementerian itu. “Kami sudah menutup 30 persennya,” tegas Dodi, ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Kamis (30/12). Dodi menjelaskan, hingga saat ini upaya penertiban pun tengah dilakukan, hingga keseluruhan rekening tersebut jelas statusnya. Menurutnya, keberadaan rekening liar tersebut, disebabkan adanya sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuka rekening untuk kepentingan kerjasama pendidikan, terutama untuk penelitian dengan industri. Hanya saja, rekening tersebut belum terdaftar di Kementerian Keuangan. Adapun prosedurnya sendiri, lanjut Dodi, rekening yang belum mendapatkan persetujuan Kemenkeu itu otomatis tidak boleh dibuka, apalagi digunakan untuk bertransaksi. “Maka itu disebut rekening liar. Namun, tidak ada indikasi (kalau) penggunaannya pun liar,” tandasnya.
Disebutkan Dodi, rata-rata PTN membuka rekening untuk alasan fleksibilitas dalam menjalankan program. Sebab jika dana untuk kepentingan mikro tersebut digabung dengan dana makro seperti SPP mahasiswa dan sebagainya, maka dikhawatirkan akan mempersulit pengawasan. Untuk itu, Kemdiknas katanya, terus gencar melakukan sosialisasi ke PTN-PTN tentang bagaimana cara membuka dan menutup rekening yang benar.”Rata-rata setiap pergantian rektor atau pejabat universitas, lantas tidak memeriksa lagi, apakah ada rekening yang belum terdaftar di periode sebelumnya,” terangnya.
…dst
6 ) Serapan Anggaran Kemdiknas Capai 89,29 Persen (sampai tgl 27 Desember 2010)
http://www.jpnn.com/read/2010/12/30/80787/Serapan-Anggaran-Kemdiknas-Capai-89,29-Persen-
Kamis, 30 Desember 2010, 16:33:00
JAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mencapai 89,29 persen, dari total anggaran sebesar Rp 63,87triliun. “Jadi, serapan anggaran yang terhitung per 27 Desember 2010 ini, adalah mencapai 89,29 persen atau sebesar Rp 57,03 triliun,” ungkap M Nuh di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Kamis (30/12). Mendiknas menyebutkan, dana yang disalurkan melalui APBN tersebut, sebagian besar digunakan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen), yang mencapai Rp 24,92 triliun. Sementara itu, pihaknya juga masih optimis jika pencapaian serapan anggaran Kemdiknas bisa menembus angka 90 persen. “Masih ada 2-3 hari lagi. Semoga bisa menembus 90 persen, karena hingga saat ini masih ada transaksi yang dilakukan. Yang penting, serapan Kemdiknas sudah ada di atas rata-rata nasional,” ujarnya pula.
Lebih jauh, Mendiknas juga mengatakan bahwa anggaran Kemdiknas di tahun 2011 mencapai Rp 55,62 triliun. Dari besaran anggaran tersebut, rinciannya adalah dana untuk belanja pegawai sebesar Rp 7,26 triliun (13 persen), belanja barang Rp 18,85 triliun (33 persen), belanja modal sebesar Rp 7,98 triliun (14,4 persen), serta dana untuk bantuan sosial sebesar Rp 21,51 triliun (38,7 persen). Mendiknas menjelaskan, anggaran tahun 2011 itu sendiri lebih kecil (daripada sebelumnya), karena sudah dipisahkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke daerah. Selanjutnya katanya, 20 persen anggaran APBN untuk fungsi pendidikan, bukan hanya digunakan oleh Kemdiknas saja, tetapi juga ada beberapa kementerian/lembaga (K/L) lain yang berhak untuk mendapatkan dukungan dari anggaran fungsi pendidikan itu.
…dst
7 ) PTN Perlu Tingkatkan Kualitas
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372942/
Friday, 31 December 2010
SEMARANG (SINDO) – Peningkatan kualitas penelitian dinilai sangat penting dan mempengaruhi kualitas sebuah universitas riset. Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama (PRPKs) Undip Semarang menilai,tanpa itu semua universitas riset tidak akan berjalan. Dia menjelaskan, untuk mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang MIPA serta mengembangkan pengabdian masyarakat misalnya, harus ada peningkatan kualitas penelitian untuk mendukung pengembangan matematika dan ilmu pengetahuan alam. “Kemudian ditambah lagi dengan peningkatan pelyanan kepada masyarakat dengan kegiatan produktif,kreatif dan inovatif serta peningkatan aktivitas managerial dalam ketiga aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” jelas dia yang juga Dekan FMIPA ini. Dia menambahkan, sebagai universitas riset, program pendidikan yang berjalan selama ini masih terfokus di jenjang S-1.Menurutnya program S-1 belum banyak memberikan dukungan bagi universitas riset. “Ke depan, program S1 dan harus dikembangkan lebih optimal di pascasarjana. Khusus di MIPA, pembukaan program S2 di jurusan Fisika,Kimia dan Matematika perlu dilakukan dengan merintis izin dan pengajuan proposalnya mulai sekarang.
…dst
8 ) Arkeolog Sesalkan Penyataan Kapolda
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/373013/
Saturday, 01 January 2011
MAKASSAR (SINDO) – Pernyataan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman yang menyatakan tidak ada perusakan dalam proyek pembangunan Gowa Discovery Park (GDP),menuai protes dari kalangan arkeolog. Dosen Arkeologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Iwan Sumantri menegaskan, pernyataan Kapolda tidak berdasar dan sulit dipertanggungjawabkan. Pernyataan pimpinan tertinggi di kepolisian Sulsebar ini tidak didasari prinsip kepurbakalaan. Johny Wainal Usman menyatakan, pihaknya belum menemukan adanya bukti kerusakan pada situs bersejarah peninggalan Kerajaan Gowa tersebut. Jenderal bintang dua ini mengungkapkan,pihaknya mengunjungi lokasi pembangunan GDP dan tidak ditemukan adanya kerusakan situs. Hal ini diperkuat dengan jarak antara lokasi pembangunan GDP dan situs yang dilindungi pemerintah cukup jauh. Pernyataan ini disampaikan seusai melakukan kunjungan bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Muspida Sulsel lainnya ke lokasi proyek di kawasan Benteng Somba Opu…cut…Iwan Sumantri menduga, perwira tinggi polisi ini tidak memahami ilmu kepurbakalaan sehingga memberikan pernyataan yang kontroversial semacam ini.”Kapolda terlalu terburu-buru jika menganggap tidak ada perusakan situs di kawasan itu.Dalam kacamata arkeologi sangat jelas terjadi perusakan di kawasan itu,”ujar dia ini kepada SINDO,kemarin. Penolakan sejumlah arkeolog dari Unhas dalam pembangunan proyek GDP tersebut cukup beralasan. Pihaknya melakukan investigasi dalam proyek tersebut dan ditemukan adanya perusakan situs tersebut. Dia berharap, Kapolda bisa lebih proaktif dalam pengungkapan kasus ini.
…dst
OOT:
9 ) DESA WISATA
Dampak Erupsi Jadi Ikon Baru
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/31/04010313/.dampak.erupsi.jadi.ikon.baru
Jumat, 31 Desember 2010 | 04:01 WIB
SLEMAN, KOMPAS – Dampak erupsi Gunung Merapi menjadi “ikon” baru yang diburu calon pengunjung desa wisata.”Apa yang awalnya kami kira bencana jadi setitik harapan. Tamu-tamu pemesan kamar di sejumlah desa wisata malah menanyakan dan tertarik ke kawasan lereng gunung untuk melihat dampak erupsi,” kata Sekretaris I Forum Komunikasi Desa Wisata se-Sleman Darmadi, Kamis (30/12). Beranjak dari hal tersebut, wisata erupsi mulai dipikirkan digarap jadi bagian dari sajian desa wisata. Desa Wisata Brayut, Kamis kemarin, menerima kunjungan 120 siswa dari salah satu SMA di Jakarta. Pertengahan Januari menyusul puluhan mahasiswa dan siswa SMP di Cilacap yang akan bermalam. Selain mereka, ada juga yang sudah mengontak. “Kami segera menyiapkan wisata erupsi sebagai bagian pelayanan. Jika wisata erupsi ini digarap betul, ke depan akan menjadi ikon wisata Sleman. Itu juga yang kami jual sebagai daya tarik baru kepada tamu,” kata Darmadi, yang juga pengelola Desa Wisata Brayut.
…dst
10 ) Teknik Anggaran Bencana Perlu Diubah
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372991/38/
Saturday, 01 January 2011
YOGYAKARTA (SINDO) – Pemerintah didesak mengubah teknik anggaran untuk mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana. Struktur anggaran harus memungkinkan mobilisasi dana dalam waktu singkat dan jumlah yang besar. Direktur Eksekutif Institute for Development and Economic Analyis (Idea) Yogyakarta Wasingatu Zakiyah mengatakan pemerintah hanya mengandalkan pembiayaan setelah kejadian (ex post) melalui anggaran pemerintah, selain biaya dari masing-masing korban bencana. Dari pengalaman bencana enam tahun terakhir pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dipenuhi dari anggaran cadangan bencana yang dianggarkan per tahun. “Selama ini anggaran bencana harus melalui mekanisme alokasi yang memakan waktu dan sering terlambat dalam merespons dampak bencana,” papar Zakiyah dalam diskusi Kebijakan Pembiayaan Rehabilitasi Bencana Indonesia di kantornya di Yogyakarta kemarin. Pada prinsipnya pemerintah harus melakukan diversifikasi pembiayaan risiko bencana baik dari sumber maupun pola alokasinya. Alasannya, setiap hari terjadi peningkatan kemungkinan bencana dan meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian.
…dst
