Survey KPK: Kemdikbud Sebagai Kementerian Dengan Integritas Sektor Publik Terbaik

Oleh Firman Hidayat – 28 December 2012 |

Jakarta, 28 Desember 2012– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Jumpa Pers Akhir Tahun 2012 dengan tema Membeli Masa Depan Dengan Harga Sekarang. Jumpa pers yang berlangsung di Gedung A Kemdikbud ini ini dipimpin langsung oleh Mendikbud Mohammad Nuh dengan didampingi seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kemdikbud.

Dalam kesempatan ini Mendikbud menyampaikan paparan mengenai capaian-capaian Kemdikbud selama tahun 2012 dari setiap satuan kerja di bawahnya. Mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu, Program Sarjana Mendidik di daerah 3 T, perubahan kurikulum dan capaian lainnya. Selain itu Menteri Nuh juga menjelaskan rencana kerja Kemdikbud di tahun-tahun mendatang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Beberapa prestasi Kemdikbud yang digaris bawahi oleh Menteri Nuh antara lain keberhasilan Kemdikbud meraih nilai terbaik  di tingkat Kementerian dalam hal Integritas Sektor Publik 2012 berdasarkan Survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu Kemdikbud juga mendapatkan nilai B dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dibidang pendidikan tinggi, Mendikbud mengangkat beberapa capaian Ditjen Dikti seperti program Bidikmisi, Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (SM-3T), Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di daerah-daerah perbatasan dan hal lainnya.

Mendikbud menyatakan bahwa jumlah anggaran untuk Bidikmiisi  ini naik dari Rp 1,1 triliun di tahun 2012 menjadi RP. 1,64 triliun di tahun 2013. Hal ini sesuai dengan rencana Kemdikbud untuk menambah jumlah penerima Bidikmisi  menjadi 152.000 orang di tahun 2013.

Alasan penambahan jumlah anggaran dan penerima beasiswa ini, menurut Mendikbud, karena program ini dinilai berhasil. Indikatornya bisa dilihat dari hasil belajar para penerima Bidikmisi secara umum sangat memuaskan dimana 81%  dari penerima memiliki nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) di atas 2,75.

”Kalau IPK mereka banyak yang di bawah 2,0, program ini tidak akan dilanjutkan,” Ujar Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama mendikbud juga memaparkan mengenai program Kembdikbud untuk membangun pusat -pusat studi unggulan dan PTN di daerah perbatasan. Selain untuk meningkatkan akses masyarakat daerah perbatasan untuk mengenyam pendidikan tinggi, hal ini juga bertujuan sebagai sabuk pengaman.

” Kita tidak ingin mereka kuliah ke (negara) sebelah karena kampusnya lebih bagus, kita bertekad kalau bisa mereka belajar ke kita”, tegas Mendikbud.

Mendikbud pada jumpa pers ini juga menjelaskan proyeksi  pendirian Akademi Komunitas di setiap kabupaten dan kota di tahun 2013 dan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2013.

Silakan baca:

Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2012, di Gedung A Kemdikbud, dapat diunduh pada lampiran di bawah ini: Jumpa-Pers-Kemdikbud-Akhir-Tahun-2012.pdf

>>>

Berita Media Terkait :

31 Des 2012
JAKARTA – Rapor kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama 2012 ternyata memiliki angka merah. Untungnya, catatan merah itu adalah hasil pantuan internal, bukan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam paparannya, Mendikbud M. Nuh mengatakan bahwa pihaknya memiliki program unggulan di jajaran unit utama yang dipimpin pejabat eselon 1. Total ada 31 program yang dirancang berdasarkan Inpres No 17/2012 tentang Percepatan Prioritas Nasional dan Gerakan Nasional Bersih Negeriku (GNBN).

Dari seluruh program tersebut, lanjut dia, ada tiga poin yang mendapatkan nilai merah (buruk) sampai pemantauan Desember ini. Program yang mendapatkan cap merah itu adalah pembangunan sistem informasi terkait dengan pemetaan lokasi sekolah (SD, SMP, SMA, dan madrasah).

Berikutnya adalah pembangunan tiga politeknik baru dan penguatan 38 perguruan tinggi (PT) kejuruan di pusat koridor ekonomi yang tidak jalan. Selain itu, revitalisasi 12 museum tidak berjalan. Revitalisasi ini mencakup renovasi, pengelolaan koleksi, penyajian/tata pamer, dan penguatan SDM.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, pengawasan kinerja ini dijalankan oleh unit khusus di luar Itjen Kemendikbud. ’’Tim ini memantau terselenggaranya suatu program atau kinerja. Kalau kami pengawasan kinerja aparaturnya,’’ ujarnya tadi malam.

Haryono mengatakan, evaluasi internal yang memprediksi ada tiga poin merah itu belum tentu sama dengan rapor kementerian yang dikeluarkan UKP4. Meski memiliki tiga poin merah, Haryono mengatakan kinerja Kemendikbud selama 2012 lumayan bagus. Khususnya soal serapan anggaran.

Informasi yang dia himpun sementara, serapan anggaran di Kemendikbud sekitar 77 persen. Dalam APBN 2012, anggaran pokok Kemendikbud adalah Rp 64,35 triliun dan ditambah lagi Rp 14 triliun dalam APBN-P 2012.

’’Target kami sampai tutup tahun serapan anggaran Kemendikbud bisa 90 persen,’’ kata mantan pimpinan KPK itu. Target tersebut muncul karena pelaporan seluruh agenda kegiatan selama 2012 belum terkumpul semuanya. Sebagai kementerian dengan anggaran terbesar nomor tujuh, Haryono mengatakan serapan Kemendikbud tidak terlalu buruk.

Terkait program 2013, Haryono mengatakan jajarannya memiliki program unggulan baru. Yakni pembentukan satuan pengawas interen (SPI) di seluruh sattuan kerja (satker) Kemendikbud di daerah-daerah. Selain itu, juga seperti di kampus negeri, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), hingga balai-balai Kemendikbud di daerah lainnya.

Dengan adanya SPI ini, gelagat munculnya penyelewenangan dalam bentuk korupsi dan lainnya bisa dicegah secara dini. ’’Tetapi jika penyelewengannya sudah terjadi, ya diproses hukum,’’ katanya. Untuk menjalankan program ini, Itjen Kemendikbud hanya disuntik anggaran Rp 205 miliar. Haryono mengatakan anggaran di Itjen Kemendikbud tidak sampai satu persen dari anggaran Kemendikbud. ’’Tetapi yang penting kan kinerja untuk pencegahan penyelewengan jalan,’’ pungkasnya. (wan/oki/jpnn)