Komisi X Setujui Anggaran Kemdikbud TA 2013

03/09/2013

Jakarta—Komisi X DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tahun Anggaran 2013. Persetujuan anggaran ini disampaikan pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud pada Jumat (8/03/2013).

Sebelumnya, Kemdikbud mengirimkan surat  No. 034/MPK/KU/2013 perihal permohonan persetujuan anggaran tersebut. Surat tersebut disampaikan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI tertanggal 7 Maret 2013 dan diterima oleh Sekretariat Komisi X DPR RI pada hari yang sama pukul 20.00 WIB.

Kemdikbud menyatakan, persetujuan Komisi X DPR RI merupakan persyaratan administrasi atau dokumen pendukung untuk membuka bloking Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2012. Dan revisi DIPA sesuai dengan persetujuan Komisi X DPR RI tanggal 21 Desember 2012.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir anggaran Kemdikbud karena belum menyerahkan persetujuan komisi terkait di DPR mengenai DIPA 2013. Dari total alokasi anggaran dalam DIPA TA 2013 sebesar Rp 73,1 triliun, sebesar Rp 62,1 triliun diblokir dan sebesar Rp 11 triliun tidak diblokir karena merupakan anggaran untuk pembayaran gaji dan kebutuhan operasional perkantoran yang harus tersedia dan dibayarkan di awal tahun.

Persyaratan administrasi atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud di atas sudah dirapatkan dan diputuskan di internal pemerintah, yang telah memenuhi aspek materialitas dan legalitas. Komisi X meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi internal pemerintah dalam merencanakan, membahas, menetapkan Keppres dan menerbitkan DIPA.

Sumber : Website Kemdikbud

***

Berita Terkait Blokir Anggaran Kemdikbud:

Menkeu Blokir Anggaran 92 Kampus Negeri

Sabtu, 02 Maret 2013 , 07:09:00
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dari total anggaran Kemendikbud dalam APBN 2013 yang mencapai Rp73,08 triliun, sebesar Rp62,06 triliun di antaranya masih diblokir Kementerian Keuangan karena belum lengkap administrasinya. “Salah satu yang diblokir adalah dana pengembangan untuk 92 perguruan tinggi negeri senilai Rp3,9 triliun,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan Jumat (1/3), kemarin.Menurut Agus, dana tersebut masih diblokir karena pada saat pembahasan APBN 2013, tidak ada detil anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di 92 PTN. “Hal semacam ini membuat syarat administrasi tidak terpenuhi, sehingga anggaran tidak bisa dicairkan,” katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menambahkan, Kementerian Keuangan hanya bisa mencairkan anggaran sesuai dengan pagu yang tertera dalam rincian belanja pemerintah pusat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). “Nah, di Dikti (Ditjen Pendidikan Tinggi, red), ada penambahan fasilitas pembangunan yang belum dibahas sebelumnya,” jelasnya.

Data Ditjen Anggaran menunjukkan, pagu anggaran untuk Ditjen Dikti sesuai dengan pembahasan RAPBN 2013 yang ditetapkan dengan Keppres No. 37 tahun 2012 sebesar Rp30,97 triliun. Namun, dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemendikbud yang disetujui Komisi X DPR, nilainya membengkak menjadi Rp39,51 triliun, atau ada selisih hingga Rp8,54 triliun. “Kejadian selisih anggaran seperti ini banyak terjadi di Kemendikbud, itu sebab anggarannya masih dibintangi (diblokir, red),” terangnya.

Herry mencatat, dari sepuluh unit utama (eselon satu) yang ada di Kemendikbud, anggaran pada sembilan unit utama di antaranya mengalami perubahan. Hanya ada satu unit utama yang anggarannya tetap, yakni Inspektorat Jenderal (Itjen). “Jadi, untuk Itjen anggarannya bisa dicairkan, tapi untuk unit utama lainnya belum,” ujarnya.

Agus Marto menegaskan, rapat sidang kabinet terbatas pada Kamis lalu (28/2) yang melibatkan Kemenkeu dan Kemendikbud, bukan merupakan kesepakatan pencairan anggaran Kemendikbud yang masih diblokir. Tetapi hanya merupakan komitmen Kemenkeu dan Kemendikbud untuk mempercepat penertiban administrasi. “Jadi, saat ini masih diblokir. Kalau Kemendikbud sudah melengkapi persyaratan, baru akan kami buka (blokirnya),” tegasnya.

Dalam hal pencairan anggaran, lanjut Agus, Kemenkeu akan tetap mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi. Karena itu, dia meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga agar benar-benar memenuhi tenggat waktu pembahasan RAPBN dengan komisi terkait di DPR. “Kalau jadwalnya molor, maka konsekuensinya adalah anggaran tidak bisa dicairkan pada awal tahun,” katanya.

Agus menyatakan, meski anggaran Kemendikbud masih diblokir, namun untuk belanja gaji pegawai maupun belanja rutin lainnya tetap bisa dicairkan. Sebab, blokir hanya diberlakukan untuk anggaran pada pos-pos khusus di luar pos pengeluaran rutin. “Tapi, tentu saja keterlambatan seperti ini mempengaruhi kualitas penyerapan APBN,” ucapnya.

Agus menyebut, selain Kemendikbud, ada dua kementerian lain yang saat ini sebagian anggarannya masih diblokir, yakni Kementerian Agama serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kasusnya juga sama dengan Kemendikbud, yakni karena keterlambatan pembahasan serta adanya nilai anggaran yang berubah dari pagu yang sudah disepakati. “Tapi, untuk Kemenag dan Kemenpora nilainya tidak sebesar Kemendikbud,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Mendikbud Mohammad Nuh mengakui jika belum semua anggaran Kemendikbud telah terlepas dari blokir Kemenkeu. “Tetapi intinya sudah ada itikad dari Kemenkeu dan Kemendikbud terhadap perbedaan-perbedaan perhitungan yang terjadi,” kata dia, kemarin.

Mantan Rektor ITS itu tidak memungkiri jika selama ini ada perdebatan yang alot antara Kemendikbud dengan Kemenkeu soal penetapan APBN 2013. “Saya membuka ini (perbebatan, red) karena sudah dilaporkan ke Presiden,” tandasnya. Nuh lantas mengatakan, untuk mengatasi perbedaan data ini akhirnya yang digunakan adalah data dari Kemendikbud.

Dia mencontohkan untuk jumlah penerima dan satuan biaya (unit cost) bantuan siswa miskin (BSM). Nuh mengatakan Kemenkeu menggunakan data penerima BSM merujuk pada APBN-P 2012. Menurutnya, data yang dipakai Kemenkeu itu tidak akurat karena data penerima BSM di APBN-P 2012 ditetapkan dengan perkiraan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Tetapi kan tahun lalu harga BBM tidak jadi naik, jadi pakai data BSM yang lama,” kata dia. Sumber : JPPN

Keppres no. 37 tahun 2012:  Rincian Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2013

RINTANGAN APAPUN, KAMI TETAP BERSEMANGAT !

BERSEKOLAH PANTANG MUNDUR SEMOGA CITA-CITA KAMI TERCAPAI !

BERSAMA-SAMA MENYEBERANG MENUJU SEKOLAH…

KAMI TETAP BERSEMANGAT !

DAN MENUJU JENJANG PENDIDIKAN TINGGI…