Ada diskusi tentang GB yang jabat di PT lain, mungkin bisa jadi masukan bagi yang membutuhkannya.

Subject:  Pembayaran Tunjangan Serdos dan Profesor yg menjabat jabatan Ketua Program Pascasarjana  di luar institusi Induk

— In [email protected], A…> wrote:

Salam rekan milis,
Mohon sharing pengalaman di PTN/PTS tempat rekan2 bekerja, jika ada seorang pns, fungsional professor sudah serdos. Jika ybs memangku jabatan sebagai ketua program pascasarjana di tempat lain secara resmi, apakah ybs masih dapat dibayarkan tunjangan kehormatan professornya dan juga tunjangan sertifikasi dosennya?
Terima kasih atas masukannya sebelumnya.
Salam.

— In [email protected], F…> wrote:

Tanggapan :

Mari kita baca sejenak peraturan perundangan yang terkait dulu:
PP no. 37 tahun 2009 tentang dosen
Silakan baca Pasal 8 (tunjangan profesi) dan pasal 10 (tunjangan Kehormatan GB)
Tunjangan Profesi/kehormatan diberikan kepada dosen/profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan
ketentuan:
1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi
yang bersangkutan; dan
2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap;
dan
e. berusia paling tinggi untuk dosen 65 tahun, untuk profesor harus disesuaikan dengan SE Dirjen Dikti No: 1287/E/T/2012 sebagai juklak BUP profesor yang merujuk pada UU no. 12 Tahun 2012
(5) Dosen/Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pengertian dosen tetap:
PP dosen Pasal 1 butir 2
Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu

Hal-hal yang bisa membatalkan tunjangan profesi dosen/tunjangan kehoramtan profesor
– Permendiknas 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
Silakan baca pasal 7 & 8
– Permendiknas 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
Silakan baca pasal 7 & 8

Kewajiban Khusus Profesor
Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor
Menurut Pasal 49 ayat 2 UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dijalankan profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3(tiga) SKS setiap tahun.

Pedoman beban kerja dosen hal 11
Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

Memangku jabatan struktural di luar perguruan tinggi (jabatan struktural non dosen)
PP dosen no. 37 tahun 2009
Pasal 18
(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapatditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi.
(2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen paling sedikit selama 8 (delapan) tahun.
(3) Selama menempati jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

Yang termasuk jabatan struktural dan non struktural :
Lampiran beban kerja dosen hal 32
dan
SK Dirjen Dikti no. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP) pasal 4.e.2.
Menjelaskan Ketua Prodi bukanlah jabatan struktur melainkan merupakan jabatan non struktural yang termasuk kegiatan penunjang bila dilaksanakan di PT sendiri. (SK ini masih hidup dan menjadi salah satu landasan menyusun BKD)

Setelah baca peraturan-peraturan di atas dapat disimpulkan:
1 ) Berhubung dosen tsb adalah dosen tetap yang harus bekerja penuh waktu di PT tempat dia bertugas, maka bila bertugas di tempat lain harus dengan status ditugaskan atau minimal SEIJIN PIMPINAN PT.
2 ) Berhubung ketua prodi adalah jabatan non struktural maka walaupun seijin Pimpinan PT, dosen ybs tak dapat dibebaskan dari kewajiban khusus Profesor, ybs juga tidak melanggar pasal 8 Permendikbud no. 18 Tahun 2008 dan Permendikbud no. 19 Tahun 2009 tentang penyaluran tunjangan profesi dan kehormatan GB. Unsur yang termasuk jabatan struktural silakan baca SK no. 48/DJ/Kep/1983 butir 4.e.1
3 ) Seandainya GB ybs menjadi ketua/kepala Prodi di PT lain seijin pimpinan PT induk, tunjangan profesi bisa diberikan apabila BKD minimal 12 sks terlaksana (persyaratan PP dosen pasal 8 butir 5 : BKD cukup dengan melaksanakan 3 sks di kegiatan A di PT Induk hanya bisa diberikan apabila peroleh tugas tambahan di PT induk) dan tunjangan kehormatan GB bisa diberikan seandainya kewajiban khusus GB yang minimal 3 sks per tahun itu juga terpenuhi. Kegiatan sebagai ketua prodi di tempat lain tak bisa dihitung sebagai unsur kegiatan penunjang bagi ybs apabila bukan ditugaskan pimpinan PT Induk (kecuali dosen ybs ditugaskan oleh pimpinan PT ke PT partner kerja sama, ada surat keputusan atau surat tugas dari pimpinan PT tempat dia tercatat sbg dosen tetap, itu baru namanya menunjang tugas utamanya dan bisa dihitung setara dengan maksimal 4 sks per semester).

Begitu pemahaman saya, ok deh sudah lapar…
salam, Fitri.

— In [email protected], A…> wrote:

Pertanyaan berikut:

Jika demikian, maka jika Professor yg diberikan ijin oleh pimpinan PTN untuk menjabat jabatan Direktur  Program Pasca di PT lain (lintas departemen dari Kemdikbud dengan Kemenag), masih dapat diberikan tunjangan kehormatan GB dan Serdosnya, sepanjang masih dapat memenuhi syarat pelaksanaan BKD + Kewajiban Khusus Profesornya? Karena kalau dicermati, Pasal 8 Permen 18 dan 19 tahun 2008 tersebut ditujukan kepada GB yg diberikan jabatan negara. Atau jabatan Direktur tsb setara dengan jabatan struktural?
Terima kasih atas masukannya sebelumnya.

— In [email protected], F…> wrote:

Tanggapan:

Yang ditanggapi sebelumnya adala Kepala/Ketua Prodi di PT lain yang termasuk jabatan non strukural. Kalo untuk level pimpinan Rektor/Ketua/Direktur di PT  hanya dibenarkan apabila dosen PNS ybs diangkat jadi pimpinan PTN bukan memimpin di PTS. Karena Pasal 2 Permendikbud no. 33 tahun 2012 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada PT Yang Diselenggarakan Oleh PEMENRINTAH Menjelaskan :
Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi TUGAS TAMBAHAN sebagai pemimpin perguruan tinggi negeri (termasuk pimpinan PT binaan Kementrian lain). Jadi ketentuan ini adalah pengangkatan pimpinan PTN bukan Pimpinan PTS. Kalo dia atas kemauan sendiri (walau diijinkan) menjabat pimpinan PTS, walau sanggup melaksanakan kewajiban BKD + kewajiban khusus GB, tetap namanya menjabat struktural bukan laksanakan TUGAS TAMBAHAN. Kalo rangkap struktural maka harus dibebas-tugaskan dan tunjangan profesi dosen dan GB tidak bisa diberikan kepadanya sesuai Pasal 8 Permendikbud no. 18 Tahun 2008 dan 19 tahun 2009. Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan perundangan lain yang terkait menduduki jabatan rangkap tentu sudah bukan topik ini lagi kan.

Bacaan:
– PP no. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap
Pasal 2
(1)Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.

– Prepres no. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen menjelaskan dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan
tinggi Negeri sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur. Dan kepada mereka diberi tunjangan tugas tambahan.

– Permendikbud no.33 tahun 2012 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh PEMERINTAH
Pasal 2
Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi.

– Permendiknas 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
Pasal 8
(1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan sementara bagi dosen yang menduduki jabatan struktural dan/atau sebagai pejabat negara.

– Permendiknas 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
Pasal 8
(1) Pembayaran tunjangan kehormatan dihentikan sementara bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor yang menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara

– SK Dirjen Dikti no.48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi, di pasal 14 butir e ada dijelaskan unsur yang mana termasuk jabatan struktural dan non struktural.

Jadi kesimpulannya kalo diangkat oleh Mendikbud sebagai Pimpinan PTN maka itu merupakan tugas tambahan sehingga baik tunjangan profesi dosen maupun kehormatan GB boleh diteruskan apabila semua kewajiban BKD dan kewajiban khusus GB terlaksana (keringanan cukup laksanakan 3 sks di bidang kegiatan pengajaran hanya apabila dosen ybs ditugaskan di PT induk sendiri). Namun bila kemauan sendiri pergi menjabat di PTS walaupun diijinkan pimpinan dan BKD masih sanggup dilaksanakan tetap tidak bisa terima tunjangan profesi dan tunjangan GB karena sudah dianggap menjabat struktural di tempat lain (status bukan ditugaskan oleh Pejabat Negara yang berwenang memberi tugas negara ) sehingga harus dibebas-tugaskan sementara dan tunjangan profesi dosen dan GB diberhentikan.

Salam, Fitri.