Jumat, Pemerintah Akan Umumkan Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi

Rabu, 21 Agustus 2013 – 14:53 WIB oleh DESK INFORMAS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengelolaan perekonomian Indonesia, dalam upaya mengatasi situasi perekonomian yang sedang mengalami tekanan karena situasi global.

Menurut rencana, paket kebijakan itu akan dibarengi dengan tindakan pemerintah, dengan tujuan utama menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi agar tidak menurun secara tajam. Paket kebijakan, kata Presiden SBY, juga untuk mencegah berlanjutnya inflasi.

Pada hari yang sama, Jumat (23/8), para menteri yang membidangi perekonomian akan memaparkan kebijakan-kebijakan masing-masing. “Silahkan didengarkan penjelasan lebih lanjut yang akan disampaikan pada hari Jumat setelah pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan. Apa saja respon dan apa saja kebijakannya silahkan didengarkan,” kata Presiden pada jumpa pers usai Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/8).

Kepada seluruh rakyat Indonesia, Presiden SBY mengharapkan dukungan langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah sekarang ini. “Semua itu kita tujukan untuk kepentingan rakyat kita, kepentingan perekonomian kita,” kata Presiden.

Sidang diikuti oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri bidang perekonomian, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Sekraris Kabinet, dan Mensesneg.

Dua Faktor Penyebab

Menurut Presiden SBY, situasi ekonomi yang memburuk dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan oleh dua faktor: Penetapan kebijakan moneter Amerika Serikat (faktor eksternal, dan penurunan ekspor RI  akibat resesi dunia, yang tidak mampu mengimbangi nilai impor yang tinggi.

“Ada kekhawatiran pasar, kalau-kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tajam. Bagaimanapun ini harus kita atasi agar nilai tukar rupiah tidak lebih buruk, dan tidak mengganggu perekonomian kita,” kata Presiden.

Presiden berharap Indonesia tidak mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam. “Terus terang kita (Pemerintah dan DPR RI) menetapkan pertumbuhan 6,3%, dan itu tertuang dalam APBN-P 2013. Saat itu belum ada kebijakan moneter di Amerika Serikat. Oleh karena itu, saya harus dengan jujur mengatakan untuk mencapai 6,3% berangkali berat bagi Indonesia,” kata Presiden.

Untuk merespon situasi ini, Presiden mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya  untuk bekerja lebih keras sehingga andaikata ada penurunan pertumbuhan ekonomi tidak tajam.

Jangan Ada PHK

Dalam situasi melemahnya nilai tukar rupiah, dan turunnya IHSG, Presiden mengatakan, kalau ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), rakyat kita akan lebih sulit lagi dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Karena itu, pemerintah akan menetapkan kebijakan agar tidak mudah terjadi PHK.

“Kita harus mengamankan juga saudara-saudara kita kaum pekerja, sebagaimana mengamankan rakyat yang lain. Oleh karena itulah, kita juga akan melakukan sesuatu bekerja sama dengan dunia usaha apapun tekanan yang dialami oleh dunia usaha dan pemerintah juga alami, jangan sampai sekali lagi mudah melakukan PHK. Sebab kalau terjadi PHK, maka lebih sulit lagi rakyat kita di dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya,” tegas Kepala Negara.

Sebelum sidang,  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Chatib Basri untuk meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia.

Presiden, kata Firmansyah, juga telah memerintahkan hal sama kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi melemahnya rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Firmanzah menegaskan penurunan IHSG maupun nilai tukar rupiah sama sekali tidak ada hubungannya dengan pidato Presiden mengenai Rancangan UU APBN 2014 dan Nota Keuangan . Bahkan, kata Firmansyah, sore hari setelah pidato Presiden, rupiah menguat 50 basis poin.

IHSG  terpuruk menyentuh level terendah, yakni 4.062, sementara nilai rupiah sempat menembus level Rp 10.851 per dollar AS. Nilai tukar rupiah kemarin ditutup Rp 10.723 per dollar AS.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk  mengatasi situasi perekonomian kita yang sedang mengalami tekanan karena situasi global.

Gubernur Bank Indonesia (BI)  Agus Martowardojo mengatakan, yang perlu diperhatikan saat ini adalah perkembangan dalam negeri terkait dengan neraca pembayaran. “BI akan terus memantau dan meresponnya,” kata Agus.

Menurut Agus, BI akan menjaga inflasi, neraca pembayaran,  stabilitas keuangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi  yang suistanable.

Sementara Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah telah melakukan kebijakan antara lain impor sapi siap potong dengan hasil yang signifikan.

Kebijakan itu efektif. Harga daging di Bandung dan sekitarnya sudah turun Rp5000 per kilogram, harga daging sapi di Jabodatabekberkisar Rp 80.000 – Rp 85.000. Demikian juga untuk produk lainnya seperti ayam, telur ayam, bawang merah, caberawit harganya sudah mulai turun,” kata Gita Wirjawan. (WID/Humas Setkab/ES)