1 ) PTS diimbau tetap siapkan akreditasi institusi
http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/25/15/829879/pts-diimbau-tetap-siapkan-akreditasi-institusi

Sabtu,  25 Januari 2014  ?  03:24 WIB
Sindonews.com – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat mengimbau agar seluruh PTS di Indonesia tetap menyiapkan akreditasi institusi di 2014 ini. Hal itu dikarenakan, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) telah menjadi keniscayaan bagi tiap penyedia jasa pendidikan tinggi seperti yang diamanahkan UU Nomor 12 tahun 2012. “Walaupun penerapan kewajiban akreditasi hampir pasti akan ditunda, PTS (Perguruan Tinggi Swasta) diharapkan tetap memulai menyiapkan akreditasinya karena substansi standar yang ada adalah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik,” kata Ketua Aptisi Pusat Prof Dr Edy Suandi Hamid, di Yogyakarta, Jumat 24 Januari 2014. Melalui siaran persnya, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menuturkan, akreditasi institusi mempunyai nilai penting sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan nasional. Selain itu, akreditasi institusi merupakan bentuk jaminan kepada masyarakat bahwa PT telah menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. “Oleh karenanya, saya memandang bahwa tiap PT harus mendapatkan pemahaman, pengetahuan dan strategi untuk memperoleh akreditasi yang layak. Meskipun kebijakan yang terkait AIPT dinilai kurang realistis, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tetap harus segera berbenah untuk mengejar akreditasi,” ucapnya.

…dst

2 ) ‘Siapa Bilang Pemerintah Tidak Perhatikan PTS’
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/01/26/n00149-siapa-bilang-pemerintah-tidak-perhatikan-pts

Minggu, 26 Januari 2014, 15:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Idrus Paturusi mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud selama ini sudah bersikap adil baik kepada PTN maupun PTS. Mereka membantu PTS dalam banyak hal, salah satunya memberikan bantuan dana penelitian kepada dosen-dosen PTS. Bantuannya, ujar Idrus, memang kecil tapi pemerintah telah membantu. Tidak mungkin 3 ribu PTS dibantu semuanya, PTN saja masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan penelitian padahal jumlahnya hanya sedikit. PTN, terang Idrus, tidak bisa menaikkan biaya kuliah seenaknya sebab pasti ditegur pemerintah. Sedangkan PTS berbeda, mereka dibebaskan mengelola anggarannya sendiri, termasuk menaikkan biaya kuliah. PTS, kata Idrus, dibebaskan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Sedangkan  PTN tidak bisa melakukan penerimaan mahasiswa tanpa berkoordinasi dengan Kemdikbud. “Kami harus selalu mematuhi peraturan, tidak bisa seenaknya sendiri, apalagi berorientasi mencari keuntungan,” katanya.

…dst

3 ) Pemerintah Diminta Lebih Adil pada PTS
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/01/26/mzzy6i-pemerintah-diminta-lebih-adil-pada-pts

Minggu, 26 Januari 2014, 14:01 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta agar lebih adil dalam memperlakukan perguruan tinggi swasta (PTS). Sekjen Komnas Pendidikan Andreas Tambah mengatakan, selama ini regulasi yang dibuat memang cenderung mengutamakan perguruan tinggi negeri (PTN). “PTS pada umumnya kurang diperhatikan. Seharusnya pemerintah tidak seperti itu, harus ada azas keadilan dalam memperlakukan PTN maupun PTS,” ujar Andreas, Ahad, (26/1). Kalau beberapa waktu lalu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) protes atas hal itu, kata Andreas, itu wajar karena merasa kurang adil. “Memang dalam perguruan tinggi, PTN masih lebih diprioritaskan oleh pemerintah,” katanya. Namun, ujar Andreas, pemerintah sudah mulai memperlakukan sama terhadap SD, SMP, SMA baik swasta maupun nengeri. Perhatian pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta sudah mulai bagus. “Terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah swasta minimal 120 siswa. Ini sangat membantu sekolah swasta yang  muridnya kurang,” kata Andreas.

…dst

4 ) Kemendikbud Kurang Memahami PTS
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/01/26/n000lf-kemendikbud-kurang-memahami-pts

Minggu, 26 Januari 2014, 14:53 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Jatmiko mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memang kurang memahami PTS sehingga mereka kurang bisa bersikap adil pada PTS. Padahal, PTS berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. PTS, ujar Budi, ingin dan terus berusaha untuk menaikkan kualitas namun sayangnya banyak terkendala masalah biaya. Makanya Kemdikbud harus memberikan bantuan pendidikan ke PTS. “Kami ingin meningkatkan kualitas, tapi tidak dibantu. Mereka tidak tahu PTS, mencari siswa saja setengah mati,” ujar Budi, di Jakarta, Ahad (26/1). Dirjen Dikti, kata Budi, juga selalu membuat peraturan baru yang susah diterapkan PTS. Ini terjadi karena mereka tidak pernah menjadi pejabat di PTS sehingga keputusan selalu berorientasi pada PTN. Budi berharap Kemdikbud lebih arif dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan PTS. PTS memiliki hak yang sama untuk diperhatikan seperti PTN.

…dst

5 ) Ini Perbedaan PTS dengan PTN
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/01/26/n000w8-ini-perbedaan-pts-dengan-ptn

Minggu, 26 Januari 2014, 15:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tempat terpisah, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Hermawan Kresno Dipojono mengatakan, PTS dan PTN adalah entitas hukum yang berbeda dan tentunya terikat pada ketentuan dan peraturan yang berbeda. Demikian pula dalam halnya mengenai anggaran dan pendanaan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah kepada keduanya juga tentunya tidak dapat sepenuhnya sama.  Namun, ujar Hermawan, banyak sedikitnya tentu relatif sifatnya. “Dosen-dosen baik yang berasal dari PTN maunpun PTS memperoleh tunjangan sertifikasi dosen dengan besaran yang sama, setiap guru besar, baik dari PTN maupun PTS, juga memperoleh tunjangan kehormatan yang sama besarnya,” ujarnya, di Jakarta, Ahad (26/1). Dalam kompetisi untuk memperoleh dana-dana penelitian dan dana-dana beasiswa, terang Hermawan, dapat diikuti semua dosen, baik yang dari PTN maupun PTS. Memang PTN memperoleh BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) sedangkan PTS tidak memperolehnya. “Namun perlu diingat bahwa PTN terikat pada peraturan penggunaan uang negara yang amat ketat, tidak sebebas sebagaimana halnya di PTS,” terangnya.

…dst

6 ) Mau Dapat Tunjangan, Dosen Harus Miliki Sertifikat Profesi
http://www.setkab.go.id/berita-11882-mau-dapat-tunjangan-dosen-harus-miliki-sertifikat-profesi.html

Sabtu, 25 Januari 2014 – 06:56 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menegaskan, syarat utama seorang dosen (baik PTN maupun PTS) memperoleh tunjangan harus  terlebih dahulu harus memiliki sertifikasi dosen. Jika sudah memiliki sertifikat, Kemdikbud menjamin kelancaaran pemberian tunjangan profesi dosen.Direktir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Supriadi Rustad, mengemukakan, masalah yang banyak ditemui dalam sertifikasi dosen biasanya bukan terkait tunjangan, melainkan lolos/tidaknya seorang dosen berdasarkan persyaratan sertifikasi dosen. Untuk kuota tahun 2013 misalnya, ada 15.000 orang, tetapi yang lolos sertifikasi dosen hanya 9 ribuan. “Untuk tunjangan sertifikasi tidak ada masalah. Tidak pernah ada keluhan,” ujar Supriadi Rustad, di kantornya, pekan lalu.Supriadi menjelaskan, proses pendaftaran sertifikasi dosen tidak sulit.  Ia menyebut  seperti daftar haji, dimana nomor urutnya adalah nomor nasional.

…dst

7 ) Beasiswa ke Selandia Baru Segera Dibuka
http://edukasi.kompas.com/read/2014/01/25/2036392/Beasiswa.ke.Selandia.Baru.Segera.Dibuka

Sabtu, 25 Januari 2014 | 20:36 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Selandia Baru bisa menjadi salah satu pilihan dalam melanjutkan studi. Studi dengan beasiswa pun tersedia. Setidaknya, 50 warga Indonesia mendapat beasiswa ke negeri itu setiap tahun. Programme Manager Scholarship PT Austraining Nusantara Martanova Hartoyo, Jumat (24/1/2014) di Jakarta mengatakan, untuk 2014, pendaftaran aplikasi beasiswa dibuka sekitar Februari sampai April. Dalam pertemuan 50 penerima beasiswa, alumni, Selasa (21/1) di Jakarta, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia dan Negara-Negara Asean David Taylor mengatakan, biasanya tidak ada pengurangan jumlah penerima beasiswa. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan menteri terkait jumlah beasiswa yang akan diberikan.

…dst

8 ) Beasiswa Vokasi di Australia, Mau?
http://kampus.okezone.com/read/2014/01/25/368/931607/beasiswa-vokasi-di-australia-mau

Minggu, 26 Januari 2014 12:09 wib
JAKARTA – TAFE NSW Institutes menawarkan 100 beasiswa untuk pelajar internasional berprestasi. Beasiswa akan diberikan pada jenjang diploma, advanced diploma, associate degree atau sarjana. Setiap beasiswa bernilai potongan biaya studi USSD2.000 untuk semua program studi. TAFE NSW adalah penyedia pendidikan vokasi dan pelatihan terbesar Australia.TAFE NSW menyediakan lebih dari 250 perkuliahan di 45 subjek meliputi akuntansi, bisnis dan manajemen, pelayanan anak, memasak dan hospitalitas, teknologi informasi, pemasaran dan periklanan, serta keperawatan umum dan manula.Pelamar beasiswa ini haruslah merupakan pelajar internasional yang sudah mendaftar pada perkuliahan TAFE NSW dengan durasi minimal 1,5 tahun. Seleksi akan diberikan berdasarkan rekam akademis dan prestasi lain.

…dst

9 ) Alokasikan Beasiswa Hingga Puluhan Miliar Rupiah
http://www.jpnn.com/read/2014/01/26/213036/Alokasikan-Beasiswa-Hingga-Puluhan-Miliar-Rupiah

Minggu, 26 Januari 2014 , 05:27:00
JAKARTA – Negeri jiran Malaysia kian gencar merekrut mahasiswa atau pelajar Indonesia. Sekarang akses kuliah di Malaysia tidak hanya melalui biaya mandiri tetapi sudah mulai bermunculan akses beasiswa pendidikan. Data dari pejabat setingkat atase pendidikan di Kedutaan Malaysia di Jakarta, menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang kuliah di Malaysia sekitar 14 ribu orang. Jumlah itu menempatkan Indonesia di urutan ketiga negara penyumbang mahasiswa asing di Malaysia.Posisi pertama diduduki oleh Tiongkok dan kedua oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Saat ini total mahasiswa asing yang berkuliah di Malaysia mencapai 100 ribu orang. Jumlah mahasiswa asing itu cukup besar, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh mahasiswa yang mencapai 1,1 juta jiwa (9 persen) berdasarkan data laporan 2012. Beasiswa untuk mahasiswa asing di Malaysia tidak hanya diberikan oleh kampus negeri atau milik pemerintah. Tetapi kampus swasta disana juga memberikan akses beasiswa untuk mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia. Di antara kampus swasta yang baru pertama kali membuka akses beasiswa untuk mahasiswa Indonesia adalah HELP (ditulis huruf kapital semua) University Malaysia. Tahun ini mereka membuka akses beasiswa untuk mahasiswa dari Indonesia dengan tajuk HELP University”s Malaysia-Indonesia Scholars Award (MINSA).

…dst

10 ) IPB Kembangkan Rumput Gajah Odot
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/01/25/mzydz6-ipb-kembangkan-rumput-gajah-odot

Sabtu, 25 Januari 2014, 22:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR–Institut Pertanian Bogor melalui Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) mengembangkan tanaman rumput gajah odot (Pennisetum purerium cvmoot) sebagai sumber pakan hijauan bagi ternak sapi dan kambing.Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB, Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, pengembangan rumput gajah odot merupakan program pertanian terintegrasi untuk menjawab isu ketersediaan daging dan susu hewani secara cukup. “Saat ini ruput gajah odot kita tanam di sejumlah lokasi pertama di Dusun Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Di sana terdapat lahan seluas 3 hektar yang sudah kita tanami,” ujar Dodik dalam kegiatan panen raya rumput gajah odot, di Cicurug Sukabumi, Sabtu.

…dst

11 ) 11 Mahasiswa Unissula Raih IPK 4,0 di Korsel
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/25/250462/11-Mahasiswa-Unissula-Raih-IPK-40-di-Korsel

25 Feb 2014
SEMARANG – Sebelas mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) Unissula yang telah menyelesaikan program dual degree di Myongji University Korea selama sembilan bulan. Mereka berhasil meraih rata-rata indeks prestasi kumulatif 4,0. Setiba di Bandara A Yani, Rabu (23/1), mereka dijemput Wakil Rektor I Dr Ghofar Shidiq, Wakil Rektor II Dr Mutamimah, Wakil Dekan I Bustanul Arifin MT, dan sejumlah mahasiswa. Doktor Ghofar mengatakan, dual degree Unissula-Myongji University merupakan salah satu bentuk realisasi kerja sama internasional. Program itu terlaksana  di bawah kepemimpinan Rektor Prof Laode M Kamaluddin yang mencanangkan Unissula sebagai world class Islamic cyber university.

…dst

12 ) Permenkes soal pelayanan kesehatan didesak dicabut
http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/25/15/829875/permenkes-soal-pelayanan-kesehatan-didesak-dicabut

Sabtu,  25 Januari 2014  ?  02:58 WIB
Sindonews.com – Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menuntut Permenkes No 69 Tahun 2013 terkait tarif pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk dicabut. Hal ini berkaitan dengan paket pembiayaan Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) sangat membatasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis.Sekjen KAJS Said Iqbal mengatakan, sistem INA CBGs adalah, penyebab kegalalan sistem JKN yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Hal ini dikarenakan buruknya pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan puskesmas dalam melayani masyarakat. Menurutnya, seharusnya Menteri Kesehatan (Menkes) dalam Permenkesnya tidak diperlukan membuat regulasi pengaturan tarif paket tindakan medis. Sebaiknya hal ini dilakukan oleh BPJS kesehatan selaku penanggungjawab langsung kepada Presiden. “Sistem INACBGs harus diganti. Kalau tidak JKN akan gagal terus,” kata Said Iqbal, ditemui di Jakarta, Jumat 24 Januari 2014.

…dst