Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Yudha Manggala P Putra
8 Juni 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia, Edy Suandi Hamid meminta pemerintah mengkaji secara mendalam dahulu terkait wacana perekrutan rektor asing.  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) disarankan melihat dan menganalisis dahulu persoalan rektorisasi di Indonesia.

“Apakah betul rektor Indonesia ada masalah pada kepemimpinannya dalam memanage kampus dengan baik? Atau, apakah memang ada masalah pada aspek bagaimana rektor memengaruhi anak buahnya sesuai dengan tujuan organisasi kampusnya?” ungkap Edy kepada Republika, Rabu (8/6).

Menurut Edy, pemerintah juga perlu memastikan apakah persoalan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya pada aspek rektornya. Ketertinggal PTN di Indonesia bisa juga disebabkan pada masalah dana, regulasi maupun keluasan otonomi kampus. Karena itu, ia menyarankan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam kebijakan ini.

Sejauh ini, Edy tidak menampik terdapat negara yang telah menerapkan kebijakan ini. Dia juga sempat pernah bertemu rektor asing di Korea Selatan. “Padahal negara ini terkenal akan nasionalisasinya yang kuat,” kata dia.

Melihat tersebut, Edy menyatakan tidak mempermasalahkannya karena rektor tersebut memang cukup terkemuka. “Kita lihat dan kaji dulu, jangan sampai rektor asing itu tidak bisa berbuat apa-apa saat direkrut ke Indonesia. Ini kan mereka berarti harus mengikuti regulasi, anggaran dan keluasan otonomi kampus yang berlaku di Indonesia,” tegas Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Arab Saudi sukses dengan kebijakan ini karena tidak ada masalah dalam anggaran, regulasi maupun keluasan otonomi kampusnya. Sementara di Indonesia, lanjut Edy, jelas tidak bisa disamakan kondisinya dengan negara tersebut.

Wacana pemerintah ini memang gagasan yang cukup inovatif bagi Indonesia. Karena itu, Edy menilai, wajar apabila hal ini menjadi kontroversi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. “Memang inovatif tapi kalau banyak mudharatnya lebih baik jangan,” tegas dia.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan untuk merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Wacana ini digulirkan untuk mengikuti negara lain yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga kampusnya berkelas dunia.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu bersaing di kelas dunia. China, Singapura dan Arab Saudi merupakan negara yang telah memakai orang asing untuk menjadi rektor.