Izin Pendidikan Jarak Jauh Dipermudah
Sunday, 06 February 2011
JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mempermudah proses perizinan pendidikan jarak jauh bagi perguruan tinggi yang akan menerapkan program ini. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pemenuhan angka partisipasi kasar (APK) sebesar 30% pada 2015.
Menteri Pendidikan Nasional( Mendiknas) MohammadNuh mengatakan, Kemendiknas akan mengundang semua pihak yang ingin membuka kelas pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi. “Perizinan tidak akan dipersulit dan bahkan lisensi akan dipercepat bagi perguruan tinggi yang bermutu tinggi,”tegas Nuh di Jakarta kemarin. Pendidikan jarak jauh, menurut dia,sangat penting karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jika hanya mengandalkan pembelajaran konservatif, menurutnya, perlu tambahan infrastruktur yang sangat luar biasa jumlahnya.”Di UT (Universitas Terbuka) itu ingin kita gabungkan dan perkuat dengan namanya e-education. Jadi, edukasi yang berbasis elektronik,”tandasnya.
Mendiknas menjelaskan, kebijakan itu terkait dengan upaya pemerintah untuk menggenjot APK pendidikan tinggi.Nuh menyebutkan, target APK pada 2014–2015 adalah 30%. Setiap 1% kenaikan APK, ujarnya, berarti perlu menambah dan menyiapkan 400.000 kuota mahasiswa baru. Langkah lain untuk menaikkan APK, ungkapnya, adalah dengan mengekspansi perguruan tinggi yang telah ada.Contohnya,di Institut Teknologi Bandung (ITB),setiap tahunnya universitas ini menerima 5.000 mahasiswa, tapi secara bertahap akan dinaikkan kapasitasnya menjadi 6.000–7.000 mahasiswa. Langkah lain yang ditempuh adalah dengan mendirikan universitas baru.Pada 2010,ungkap Nuh, pemerintah telah mendirikan lima universitas negeri baru di Merauke, Tarakan, Bangka Belitung, Batam,dan Pangkalpinang.
“Langkah selanjutnya dengan cara memperbanyak dengan memperkuat distance learning.Dengan itu,kuota bisa kita naikkan,”jelasnya. Kemendiknas juga akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri. Beberapa waktu lalu,paparnya,Kemendiknas sudah melakukan kerja sama di bidang pendidikan teknik dengan India. Negara ini dipilih karena dikenal memiliki dasar teknologi informasi yang kuat dan terkenal di seluruh dunia. Mantan Menkominfo itu menjelaskan, jumlah mahasiswa Indonesia di India mencapai 109 orang dan sedikitnya ada tiga perguruan tinggi di sana masuk 200 besar dunia. Keuntungan kerja sama dengan India, paparnya, adalah biaya hidup yang murah. Di India, jelasnya, hanya dibutuhkan biaya hidup sebesar USD300 atau Rp3 juta per bulan.
Adapun beasiswa yang diberikan pemerintah sebanyak USD1.000. “Ini yang mau kita genjot,”ujarnya. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan,rendahnya APK di Indonesia disebabkan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih rendah. Selain itu, jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia juga masih kurang. Bila dihitung hingga 2014,Indonesia masih kekurangan sekitar 60 perguruan tinggi untuk menampung seluruh mahasiswa. Kemendiknas sudah berupaya menaikkan APK dengan membuka program beasiswa Bidik Misi serta beasiswa dari filantropis dan perusahaan swasta.
“Kami pastikan informasi beasiswa itu sampai kepada mahasiswa- mahasiswa, termasuk info beasiswa dari Unesco,Aminef,dan lainnya agar mereka mendapatkan keringanan biaya atau bahkan gratis,”paparnya. Langkah lain yang ditempuh, jelas Fasli, membuka kampus, fakultas maupun program studi baru di sejumlah daerah yang jumlah universitasnya masih sedikit.Barubaru ini, pemerintah meresmikan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Musamus di Papua, Universitas Borneo di Tarakan, dan Universitas Bangka Belitung di Pangkal Pinang. (neneng zubaidah)
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/380398/
