1 ) Setelah Mobil, ITS Luncurkan Kapal Tenaga Surya
http://kampus.okezone.com/read/2014/01/09/373/924261/setelah-mobil-its-luncurkan-kapal-tenaga-surya
Kamis, 09 Januari 2014 21:13 wib
JAKARTA – Masih ingat kehebatan mobil bertenaga listrik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dijuluki Sapu Angin? Tidak mau kalah dengan mobil yang telah berlaga di berbagai kejuaraan bergengsi itu, ITS kembali meluncurkan kapal bertenaga surya.Kapal bertenaga surya lahir dari tangan sembilan mahasiswa Jurusan Teknik Sistem Perkapalan (Siskal) ITS. Karya mereka itu tengah disiapkan guna mengikuti perlombaan Dong Energy Challenge 2014 di Belanda. Bahkan, hanya mereka satu-satunya tim asal Indonesia yang ikut berlaga dalam kontes kapal berbahan bakar surya tersebut.Ketua Tim Candra Prasetyo Endro mengungkap, konsep pembuatan kapal tersebut sudah dimulai sejak 2011. Namun, proses pengerjaannya baru bisa dilakukan satu tahun kemudian. “Pembuatan kapal tersebut berawal dari dorongan dosen-dosen Siskal yang menuntut mahasiswanya untuk bisa menerapkan ilmu yang telah mereka dapat. Terlebih lagi jika mampu bersaing di kancah internasional,” ujar Candra, seperti dikutip dari ITS Online, Kamis (9/1/2014).
…dst
2 ) UGM Segera Cabut Aturan Harus Beragama Negara
http://www.tempo.co/read/news/2014/01/09/079543506/UGM-Segera-Cabut-Aturan-Harus-Beragama-Negara
Kamis, 09 Januari 2014 | 17:03 WIB
TEMPO.CO, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada memastikan akan mencabut pemberlakuan aturan larangan mahasiswa menganut dan menyebarkan paham ateis atau agama, ajaran, dan kepercayaan yang tidak diakui oleh negara. Larangan yang terdapat pada Peraturan Rektor Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM Pasal 12 itu sebelumnya berlaku sejak 26 Agustus 2013. Sejumlah akademikus dan alumnus kampus ini mengkritik aturan tersebut di sejumlah milis dan media sosial sejak akhir Desember tahun lalu. Juru bicara UGM Wijayanti mengatakan Rektorat UGM akan menerbitkan aturan perubahan yang tidak mencantumkan pasal tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan waktu penerbitan peraturan perubahan itu. “Sekarang masih dalam proses penyusunan aturan baru,” kata dia kepada Tempo pada Kamis, 9 Januari 2014. Menurut Wijayanti, penerbitan peraturan rektor baru tentang tata perilaku mahasiswa UGM tersebut memerlukan konsultasi dengan Senat Akademik. “Keputusan terakhir, aturan itu (Pasal 12) akan dicabut,” kata dia.Wijayanti juga memberikan pernyataan tertulis Rektor UGM, Pratikno, yang menjawab sejumlah kritikan terhadap pemberlakuan aturan ini. Di pernyataan tertulis itu, Pratikno menyatakan meminta maaf atas pencantuman Pasal 12 itu. “Tidak ada niat untuk membatasi keberagaman mahasiswa,” kata dia dalam pernyataan tertulis itu.
…dst
3 ) Kuota SNMPTN Undip 3.747 Mahasiswa
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/09/248824/Kuota-SNMPTN-Undip-3.747-Mahasiswa
19 Januari 2014
SEMARANG – Undip menyediakan kuota 3.747 mahasiswa baru pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014. Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi mengatakan, total mahasiswa baru yang akan diterima adalah 7.542 orang. Selain SNMPTN, Undip juga akan menerapkan jalur masuk melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Ujian Mandiri (UM). ”Jalur SNMPTN ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan atas jerih payah pembelajaran di SMA, SMK, dan MA. Meski demikian, Undip tetap menerapkan seleksi yang ketat dalam pelaksanaannya kelak, mengingat jalur SNMPTN mengandalkan penilaian prestasi berdasarkan rapor siswa,” ujar dia.
…dst
4 ) Awas Penipuan SNM PTN Mulai Merebak
http://www.jpnn.com/read/2014/01/09/209992/Awas-Penipuan-SNM-PTN-Mulai-Merebak-
Kamis, 09 Januari 2014 , 18:59:00
JAKARTA – Pendaftaran seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) menjadi peluang modus kejahatan penipuan. Panitia penyelenggara seleksi tersebut mengimbau agar peserta mewaspadai iming-iming oknum yang menjanjikan kemudahan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dengan bayaran tertentu. Kepala Sekretaris Panita Nasional SNM PTN 2014 Bambang Hermanto mengaku telah mendapat laporan kasus tersebut dari wilayah Bogor, Depok dan Tangerang. Modus mereka, kata Bambang, mengaku sebagai panitia penyelenggara SNM PTN yang bisa memuluskan usaha perserta seleksi untuk masuk ke PTN yang dituju. “Oknum tersebut mengaku bernama Agus Suparman. Dia meminta tarif tertentu sebagai syarat administrasi meloloskan peserta,” ujarnya. Bambang memastikan, iming-iming tersebut adalah upaya penipuan. Sebab, aturan penerimaan peserta seleksi di sebuah PTN disesuaikan dengan ketentuan kampus yang bersangkutan dan jelas indikatornya.
…dst
5 ) Tidak Perlu Bingung Isi PDSS SNMPTN
http://www.jpnn.com/read/2014/01/07/209390/Tidak-Perlu-Bingung-Isi-PDSS-SNMPTN-
Selasa, 07 Januari 2014 , 05:14:00
JAKARTA – Mulai kemarin (6/1) panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) 2014 mulai menerima pengisian data PDSS (pangkalan data sekolah dan siswa). Ketua Umum SNM PTN 2014 Ganjar kurnia mengatakan, sekolah tidak perlu bingung dalam pengisian data itu karema mekanisnya sama dengan tahun lalu.Ganjar menjelaskan sekolah yang sudah mendaftar di PDSS SNM PTN 2013 lalu, tidak perlu melakukan registrasi atau pendaftaran kembali. Sekolah-sekolah yang sudah mendaftar PDSS tahun lalu, saat ini tinggal mengentri data rapor siswa kelas XII yang akan mendaftar SNM PTN 2014. Pria yang juga rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu mengatakan, sekolah tidak perlu bingung dalam mengisi PDSS SNM PTN 2014 ini. “Sebab sama seperti tahun lalu cara pengisiannya. Tidak ada yang berubah,” paparnya. Pernyataan itu menjawab sejumlah sekolah di berbagai daerah yang mengeluhkan minimnya sosialisasi pendaftaran SNM PTN 2014.
…dst
6 ) SNMPTN, Rektor Batasi Lulusan SMK
http://www.jpnn.com/read/2014/01/09/209957/SNM-PTN,-Rektor-Batasi-Lulusan-SMK-
Kamis, 09 Januari 2014 , 16:36:00
SURABAYA – Peluang lulusan SMK ke perguruan tinggi negeri lewat SNM PTN menyempit. Gara-gara terjadi kesulitan dalam proses perkuliahan, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) memutuskan kebijakan baru mulai 2014. Yaitu, siswa SMK hanya boleh memilih program studi yang relevan dengan jurusannya. Kebijakan MRPTNI itu merupakan keputusan bersama para rektor perguruan tinggi pada Desember lalu di Denpasar, Bali. Dasarnya adalah pengalaman tahun lalu, setelah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Dalam perkuliahan, ternyata mahasiswa baru hasil SNM PTN dari SMK sering bermasalah. Mereka kesulitan untuk mengikuti materi perkuliahan. Misalnya, mahasiswa baru jurusan teknik mesin ternyata “tidak mampu” mengikuti kuliah di prodi hukum. Akibatnya, masa kuliah bisa molor bertahun-tahun.Kebijakan tersebut ternyata membingungkan SMK. Kepala SMKN 2 Surabaya Bahrun mengatakan, hingga kini sekolahnya belum mendapat sosialisasi tentang aturan baru tersebut. Kebijakan itu baru dia ketahui hari ini (kemarin, Red) dari internet. Selama ini, kata dia, informasi seputar SNM PTN hanya didapat dari website. “Kami sendiri yang inisiatif mencari info di internet,” ungkap dia.
…dst
7 ) Lagi… Unas Masuk Deretan “QS World Top Universities Rating”
http://edukasi.kompas.com/read/2014/01/09/1447465/
Kamis, 9 Januari 2014 | 14:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Universitas Nasional (Unas) tahun ini masuk dalam deretan QS World Top Universities Rating 2013. Berbeda dengan prestasi sempat diraih pada 2011 lalu, kali ini Unas mendapatkan predikat dua bintang atau Two Stars dari tujuh komponen penilaian yang ditetapkan. Quacquarelli Symonds (QS) Star adalah lembaga internasional yang melakukan pemeringkatan universitas di seluruh Indonesia dan dilakukan setiap tiga tahun sekali. Universitas Nasional sendiri pertama kali masuk pada 2011 dan sukses mendapatkan predikat “One Star” yang diserahkan dalam acara QS Stars Award Ceremony and The 7th APPLE Conference and Exhibition, di Universitas Santo Tomas Manila Pilipina. “Penilaian kali ini Unas mengalami peningkatan cukup drastis, terutama untuk bidang pengajaran dan riset. Tahun 2011 itu bidang pengajaran kita hanya mendapat satu bintang dan di penilaian 2013 bertambah menjadi tiga bintang,” ujar Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Nasional, Eddy Guridno, di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (8/1/2013) sore.
…dst
8 ) DPR Dukung Penegerian PTS
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/09/248821/DPR-Dukung-Penegerian-PTS
19 Januari 2014
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan dukungan dan dorongan kepada pemerintah untuk penegerian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya di daerah yang belum memiliki perguruan tinggi negeri (PTN). Penegerian tersebut dinilai sebagai terobosan untuk membuka akses bagi anak bangsa demi memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanat UUD 1945.Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, secara persentase jumlah PTN di Indonesia masih sangat sedikit. Yakni hanya sekitar 3% dari jumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia. ”Jumlah PTN sangat sedikit, hanya 3% dari total perguruan tinggi di Indonesia. Hanya 98 PTN, sedangkan jumlah PTS sangat berkembang, lebih dari 3.000 PTS,” ujar Marzuki saat menerima Rektor dan Pengurus Yayasan Universitas Pancasila, di Gedung DPR, Rabu (8/1). Oleh karena itu, dia akan mendorong dan mendukung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), untuk menambah jumlah PTN di Indonesia. Diharapkan, bertambahnya jumlah PTN dapat membuka akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
…dst
9 ) Moratorium Praktik Dokter Gigi di Sleman
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/01/08/mz2aay-moratorium-praktik-dokter-gigi-di-sleman
Rabu, 08 Januari 2014, 09:44 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA – Saat ini PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) Sleman terpaksa melakukan moratorium praktik dokter gigi baru di wilayah Sleman.”Jadi PDGI Sleman tak lagi mengeluarkan rekomendasi praktek dokter gigi baru di wilayah Sleman. Karena jumlah dokter gigi terlalu banyak dan bahkan menumpuk di lokasi tertentu,” kata Sekretaris PDGI Kabupaten Sleman Ahmad Syaify pada Republika. Saat ini jumlah dokter gigi di kabupaten Sleman sudah mencapai 400 -an orang lebih yang praktek. Penyebarannya pun tidak merata. Sebagian besar terakumulasi di seputar Jalan Kaliurang, Seturan, dan lain-lain. ”’Karena itu, perlu maping lokasi praktik dokter gigi dan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi PDGI Sleman,”kata Syaify yang juga Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Prof. Soedomo Fakultas Kedokteran Gigi UGM ini.
…dst
10 ) 1.000 Rektor Indonesia Kongkow di Solo
http://kampus.okezone.com/read/2014/01/09/373/924217/1-000-rektor-indonesia-kongkow-di-solo
Kamis, 09 Januari 2014 19:32 wib
SOLO – Forum Rektor Indonesia (FRI) akan mengumpulkan sekira 1.000 rektor dari perguruan tinggi di Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu-Kamis 29-31 Januari 2014. Rencananya, kegiatan tersebut akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Dirjen DIKTI Kemendikbud Djoko Santoso. Dalam acara Forum Rektor Indonesia (FRI) akan digelar hari pertama di Pura Mangkunegara dan hari kedua di Gedung Auditorium UNS. Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto juga hadir dalam forum tersebut. Dengan mengusung tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional pada Era Asia”. “Ini suatu kebanggaan bagi UNS menjadi tuan rumah Forum Rektor. Kami akan persiapkan gelaran ini semaksimal mungkin. Target kita dari 3.200 rektor yang jadi anggota FRI, mungkin yang hadir sekira 800-1.000 anggota berdasarkan pengalaman sebelumnya,” ungkap Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Ravik Karsidi, Kamis (9/1/2014).
…dst
11 ) Mahasiswa Unsyiah Tuntut Peninjaun Ulang Uang Kuliah
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/01/09/mz4hth-mahasiswa-unsyiah-tuntut-peninjaun-ulang-uang-kuliah
Kamis, 09 Januari 2014, 14:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH–Sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Kota berdemonstrasi di gedung Rektorat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Kamis, menuntut rektorat meninjauan kembali sistem uang kuliah tunggal berkeadilan (UKTB). “Bagi kami, biaya UKTB di Unsyiah masih bermasalah. Kami merasa uang yang kami bayarkan terlalu besar dan tidak relevan dengan fasilitas yang diberikan,” ungkap Rizky Burnama, koordinator aksi, dalam orasinya, Kamis.Ia mengatakan, sistem uang kuliah berkeadilan tersebut ditetapkan berdasarkan pendapatan orang tua mahasiswa. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sesuai kenyataannya. “Buktinya, dalam praktiknya tidak sedikit mahasiswa dari ekonomi rendah harus membayar mahal, melebihi kemampuan orang tuanya,” ungkap Rizky Burnama.Imbas kebijakan yang tidak berkeadilan tersebut membuat banyak mahasiswa dari kalangan ekonomi rendah berhenti kuliah karena tidak sanggup membayar uang kuliah.”Karena itu, kami mendesak rektorat meninjau ulang kebijakan pelaksanaan sistem uang kuliah tunggal berkeadilan. Jangan sampai sistem ini merugikan mahasiswa dari ekonomi rendah,” kata dia.
…dst
