1 ) Perpindahan dan Integrasi Portal Dikti

Sabtu, 09 Oktober 2010 11:48
Kepada Yth Pengunjung Web Kelembagaan
Berkaitan dengan kebijakan one portal Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, web ini akan diasimilikasikan pada portal dikti.kemdiknas.go.id, pada tanggal 30 oktober 2010 laman web kelembagaan.dikti.go.id akan ditutup dan segala kunjungan akan dialihkan pada kategori direktorat kelembagaan di web dikti.
Terima kasih atas perhatiannya.

Sumber : http://kelembagaan.dikti.go.id/index.php/component/content/article/43-berita/459-perpindahan-dan-integrasi-portal-dikti

>>>

2 ) Pasar Seni ITB Dibuka Jero Wacik Hari Ini
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/356333/

Sunday, 10 October 2010
BA N D U N G (SINDO) – Menteri Kebudyaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik akan membuka helaran Pasar Seni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang akan digelar hari ini, Minggu (10/10), di kampus ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung. ”Pak Menteri (Jero Wacik) sudah datang hari ini (kemarin) dan menginap di Holiday Inn (Dago). Jadi,besok (hari ini) jam 08.00 WIB pagi bisa langsung membuka acara. Protokoler juga sudah memastikan jika menteri akan hadir,”ungkap Humas Pasar Seni ITB Maharani Mancanagara saat dihubungi SINDO,kemarin. Menurut dia, persiapan Pasar Seni ITB hingga tadi malam sudah mencapai 90%. ”Selama seminggu ini kita terus melakukan persiapan. Sejak kemarin (Jumat, 8/10), Jalan Ganeca sudah ditutup dan dilakukan pemasangan instalasi bambu serta dekorasi lainnya,” tambah Maharani. Dia menyebutkan, selain Jero Wacik,acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB ini juga akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Setelah membuka acara, Jero Wacik dan Ahmad Heryawan akan berkeliling area pasar seni yang menjajakan barang-barang galeri dan lainnya. Pasar seni juga menghadirkan karya instalasi seniman dalam dan luar negeri. Sebanyak 50 seniman Bandung, Jakarta, hingga Amerika Serikat dan Jerman hadir di sini. Bukan hanya itu, akan dihadirkan juga karya-karya dari seniman ternama Indonesia, salah satunya yaitu patung seniman Nyoman Warta bertajuk tiga mojang yang banyak mengundang kontroversi.

…dst

3 ) Farmasi UGM Tuan Rumah Kongres ISCC
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/09/373/380781/farmasi-ugm-tuan-rumah-kongres-iscc

Sabtu, 9 Oktober 2010 – 13:11 wib
YOGYAKARTA – Perhimpunan Ahli Kemoprevensi Kanker Indonesia atau Indonesian Society for Cancer Chemoprevention (ISCC) menggelar kongres perdana pada Jumat 8 Oktober di Fakultas Farmasi UGM. Dalam kongres tersebut disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) serta dibahas program kerja jangka panjang dan jangka pendek untuk berkontribusi dalam penanggulangan permasalahan penyakit kanker. Hal itu selaras dengan program pemerintah yang digawangi oleh Departemen Kesehatan. ISCC merupakan sebuah lembaga yang berfokus mengkaji permasalahan kemoprevensi kanker di Indonesia dan didirikan pada 12 Mei 2010. Kongres perdana tersebut dihadiri oleh perwakilan cabang ISCC dari seluruh wilayah Indonesia. Dari perguruan tinggi, selain UGM juga turut hadir perwakilan dari ITB, UI, Universitas Airlangga, Universitas Hasanudin, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pancasila, Universitas YARSI, Universitas Tanjungpura, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain perguruan tinggi, juga hadir perwakilan dari LIPI, BPPT, dan Stem Cell Institute (SCI).

…dst

4 ) Pempro Jawa Timur dan UNESA lakukan MOU dengan BPKP
http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=0&id=5320

08 Oktober 2010
Maksud dan tujuan dilaksanakan MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPKP adalah untuk melanjutkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPKP terkait tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan (untuk BUMD) yang baik di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan MoU antara Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan BPKP dimaksudkan untuk perbaikan pengelolaan keuangan perguruan tinggi di lingkungan UNESA menuju Good University Governance.

…dst

5 ) FISIP UI Adu Kemampuan Para Calon Wali Kota Depok
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/09/373/380823/fisip-ui-adu-kemampuan-para-calon-wali-kota-depok

Sabtu, 9 Oktober 2010 – 16:25 wib
DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menghadirkan calon wali kota menjelang Pemilukada Depok, 16 Oktober 2010 mendatang. Acara yang digelar hingga dini hari tadi tersebut, diadakan di Pusat Studi Jepang (PSJ) UI dihadiri dua pasangan calon wali kota dari empat pasang calon yang bertarung, yakni Nur Mahmudi Ismail dan Badrul Kamal. Debat calon memperbincangkan empat pokok tema permasalahan kota, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Empat panelis pertama juga hadir menantang para calon wali kota, yakni Umar Fahmi, Aviliani, Suyono Dikun, dan Supadi. Ketua BEM Fisip UI Yusuf Hakim Gumilang mengatakan, debat calon digelar mahasiswa untuk mengetahui visi misi calon wali kota Depok sebagai pemimpin daerah. Sebab, kata Yusuf, UI merupakan bagian terdepan dari Depok dan turut berperan besar dalam pembangunan Depok.

…dst

6 ) Perguruan Tinggi Tidak Akan Dapat Mandiri Lagi
http://kampus.okezone.com/read/2010/10/08/373/380670/perguruan-tinggi-tidak-akan-dapat-mandiri-lagi

Sabtu, 9 Oktober 2010 – 09:12 wib
JAKARTA – Tujuh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN) menolak adanya Peraturan Pengganti (PP) 66 sebagai revisi dari UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ketua Satuan Tugas dari Sekretariat Gabungan Tujuh PTN BHMN Ari Purbayanto mengatakan, penolakan ini didasari karena terlalu mencampuri otonomi penuh kampus. Perguruan tinggi tidak akan dapat mandiri lagi karena segala petunjuk teknis operasional diatur langsung oleh pemerintah. Seharusnya, tambah Ari, kalau pun pemerintah ingin mengkontrol perguruan tinggi maka yang diatur hanya di sekitar jaminan aksesibilitas, kualitas dan transparansi di perguruan tinggi negeri saja. “PTN BHMN sepenuhnya sudah dicengkram oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP 66 tersebut,” katanya saat dihubungi wartawan.

…dst

7 ) Alumni Trisakti Teken Petisi Penolakan Timur
http://politik.vivanews.com/news/read/182045-alumni-trisakti-teken-petisi-penolakan-timur

By Arry Anggadha, Eko Huda S – Sabtu, 9 Oktober 2010, 16:59 WIB
VIVAnews – Alumni Universitas Trisakti menyesalkan penunjukan Komjen Pol Timur Pradopo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Mereka mendesak SBY menarik pencalonan Timur karena dianggap terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. “Kami yang terdiri para alumni Universitas Trisakti mendesak Presiden untuk menarik kembali Timur Pradopo sebagai calon kapolri, sampai terdapat kejelasan secara hukum tentang tragedi Trisakti Trisakti serta kejelasan peran Timur Pradopo di hadapan hukum,” kata alumni Trisakti, Dedy Hariyanto, di Jakarta, Sabtu 9 Oktober 2010. “Kami minta DPR untuk menunda pencalonan Timur Pradopo karena patut diduga terlibat kasus Trisakti.” Dia mengatakan, saat terjadi peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti itu, Timur Pradopo menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. “Timur Pradopo berada di lapangan pada saat terjadinya pembubaran secara paksa terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai di depan kampus Trisakti,” kata dia.

…dst

9 ) Status Kepegawaian 756 CPNS Terancam
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/356319/

Sunday, 10 October 2010
MAKASSAR (SINDO) – Status kepegawaian 756 calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terancam. Hak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) akan gugur jika mereka belum mengikuti diklat prajabatan paling lambat Desember 2010. Berdasarkan aturan kepegawaian, CPNS diberikan kesempatan mengikuti diklat prajabatan paling lambat dua tahun sejak pengangkatan. Jika tidak, hak menjadi PNS otomatis hilang. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan, CPNS yang terancam tersebut direkrut pada pengangkatan 2008 dan 2009. Mereka sama sekali belum mengikuti program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. CPNS yang terancam hak kepegawaiannya, yakni golongan I dan II 279 orang dan golongan III 135 orang. ”Tidak ada alasan bagi mereka tidak diikutkan prajabatan karena sesuai aturan kepegawaian,jika diangkat menjadi CPNS dan dua tahun tak mengikuti prajabatan,hak mereka menjadi PNS akan hilang,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Sulsel kemarin. Salah satu penyebab tidak terselenggaranya diklat bagi CPNS tersebut,yakni kekurangan anggaran.

…dst

10 ) JK: Pemerintah Mesti Kelola Isu RMS
http://id.news.yahoo.com/antr/20101008/tpl-jk-pemerintah-mesti-kelola-isu-rms-cc08abe.html

Antara – Jumat, 8 Oktober
Bekasi (ANTARA) – Pemerintah mesti mengelola dan membenahi isu Republik Maluku Selatan (RMS).”Organisasi itu sudah dibubarkan sejak 1953 oleh pengadilan dan sudah mati sejak 60 tahun lalu. Kenapa sekarang isu RMS itu jadi terkenal di seluruh dunia. Itu yang perlu dikelola pemerintah,” kata mantan wakil Presiden RI periode 2004-2009 itu di Bekasi, Kamis. Kalla yang juga Ketua Umum PMI saat menghadiri peresmian galeri unit donor darah di sebuah mal Kota Bekasi, menegaskan, RMS itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Ia menyatakan pembatalan kunjungan presiden telah menjadi berita besar yang justru menguntungkan RMS. “Dengan berita besar itu nama RMS kembali seperti jadi besar,” ujarnya. Menurut Kalla pembatalan itu menimbulkan akibat positif dan negatif, namun yang perlu adalah bahwa Presiden sebagai simbol negara jangan sampai berurusan dengan pengadilan.

…dst

Baca Juga :

  • Indonesia Bersikap Tegas Bila Menyangkut Harga Diri
  • Harga Diri RI dan Gerakan RMS Belanda
  • >>>
    11 ) SBY Diminta Tunjuk Jaksa Agung Definitif
    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/356302/

    Saturday, 09 October 2010
    JAKARTA(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera menunjuk jaksa agung baru yang definitif agar kinerja Kejaksaan Agung ke depan bisa berjalan optimal. Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai kinerja Kejagung akan terhambat apabila tidak segera dipimpin jaksa agung yang definitif. Saat ini,Kejagung dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (plt) jaksa agung sehingga kondisi tersebut dinilai akan kontraproduktif dalam penegakan hukum. “Seorang plt hanya diperbolehkan untuk menjalankan tugastugas rutin jaksa agung, bukan yang bersifat kewenangan sehingga tidak dapat mengambil kebijakan strategis,” kata Asep kepada harian Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta kemarin. Dia menilai,kepemimpinan plt jelas mengganggu kinerja internal kejaksaan. Sebab, plt tidak dapat mengeluarkan kebijakan semisal mutasi pegawai.

    …dst

    Baca Juga :
    Usulan Deponering Kasus Bibit-Chandra Terganjal Status Jaksa Agung
    Plt Jaksa Agung Tidak Bisa Lakukan Deponeering