1 ) Mendiknas Janji, 2012 Tanpa Kenaikan SPP
Selasa, 18 Januari 2011 | 10:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementrian Pendidikan Nasional menyatakan saat ini tengah menyiapkan struktur dan porsi anggaran, khususnya di perguruan tinggi. Selama ini sumber anggaran perguruan tinggi negeri (PTN) berasal dari mahasiswa (SPP dan sumbangan), pemerintah, serta kerja sama dengan mitra (penelitian, industri, dan pemerintah daerah).
Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI, Senin (17/1/2011), di Jakarta. Menurutnya, untuk menaikkan sumber pendapatan, biasanya PTN akan menaikkan uang SPP. Mulai 2012, Nuh berharap langkah ini tidak akan dilakukan lagi karena PTN didorong untuk menambah pendapatan melalui peningkatan kerja sama penelitian baik dengan kalangan industri maupun pemerintah daerah. “Kalau porsi kerja sama penelitian dan industri ini bisa naik, pemerintah akan menaikkan insentif. Tetapi kalau pendapatan perguruan tinggi bertambah dari uang mahasiswa, insentif dari pemerintah akan dikurangi,” kata Nuh. Nuh berkeyakinan, pihaknya memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan insentif kepada PTN yang “berprestasi”. “Kenapa kami berani memberikan insentif itu? Karena ada kenaikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 40 triliun. Tahun 2011 Rp 248 triliun, sedangkan tahun 2012 menjadi Rp 284 triliun. Kenaikan tersebut akan kami sisihkan sebagian untuk memberi model insentif itu,” kata Nuh.
…dst
2 ) SELEKSI PTN
Akhirnya, Jalur Mandiri UGM Juga Dihapus
Selasa, 18 Januari 2011 | 15:23 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Universitas Gadjah Mada akhirnya menghapus seleksi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tulis Ujian Masuk UGM yang telah dikembangkan sejak 2003. UGM akan menjaring 100 persen mahasiswa barunya melalui pola Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yang terdiri dari ujian tulis dan undangan. Direktur Administrasi Akademik UGM yang juga Ketua UM UGM Budi Prasetyo Widyobroto menambahkan, pendaftar seleksi mandiri yang sudah telanjur akan diurus calon mahasiswa baru akan dipindahkan ke SNMPTN. Menurut Rektor UGM Sudjarwadi, pada seleksi tahun ini soal-soal yang dikembangkan UGM melalui jalur seleksi mandiri telah banyak diintegrasikan ke dalam ujian tulis SNMPTN. Sudjarwadi mengatakan, karena sudah diintegrasikan ke SNMPTN, seleksi mandiri UGM berupa ujian tulis ditiadakan. Sebelumnya, UGM berencana tetap menyelenggarakan seleksi mandiri sebelum pelaksanaan SNMPTN. “Integrasi tersebut akan membuat hasil seleksi SNMPTN 2011 lebih berkualitas dan mampu menjaring mahasiswa terbaik yang kelak akan berjasa bagi bangsa dan negara,” kata Sudjarwadi saat menggelar jumpa pers untuk mengumumkan penghapusan seleksi mandiri UGM di Rektorat UGM, Selasa (18/1/2011).
…dst
3 ) UGM Janji Kembalikan Uang Pendaftaran
Selasa, 18 Januari 2011 | 20:03 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Universitas Gadjah Mada berjanji akan menerima konsekuensi dihapuskannya seleksi mandiri pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini. UGM akan mengembalikan uang pendaftaran jika pendaftar seleksi mandiri terpaksa tidak mau diintegrasikan ke SNMPTN. “Kami akan terus mengomunikasikan kepada calon mahasiswa baru. Waktu masih panjang sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan,” kata Direktur Administrasi Akademik UGM yang juga Ketua Ujian Masuk UGM Budi Prasetyo Widyobroto dalam jumpa pers untuk mengumumkan penghapusan seleksi mandiri UGM di Rektorat UGM, Selasa (18/1/2011). Rektor UGM Sudjarwadi menambahkan, seleksi mandiri melalui ujian tulis mampu mencetak mahasiswa dengan rerata indeks prestasi kumulatif (IPK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rerata IPK mahasiswa yang masuk melalui UMPTN yang kemudian namanya diubah menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Untuk pelaksanaan SNMPTN 2011, UGM terlibat dalam tim pembuatan soal SNMPTN bersama perguruan tinggi negeri, seperti ITB dan UI. Sebelumnya, diberitakan di Kompas.com, Selasa (18/1/2011), UGM akhirnya menghapus seleksi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tulis (Utul) UM UGM yang telah dikembangkan sejak 2003. UGM akan menjaring 100 persen mahasiswa baru melalui pola SNMPTN yang terdiri dari ujian tulis dan undangan. Budi Prasetyo Widyobroto menambahkan, pendaftar seleksi mandiri yang sudah telanjur akan diurus calon mahasiswa baru akan dipindahkan ke SNMPTN.
…dst
4 ) Dibatasi, Harusnya PTN Semakin Kreatif
Selasa, 18 Januari 2011 | 11:19 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com – Pembatasan kuota mahasiswa baru dari jalur mandiri sebetulnya bukan masalah bagi PTN. Hal tersebut seharusnya justru dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi perguruan tinggi negeri (PTN). Demikian diungkapkan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Sudharto P Hadi di acara Pisah Sambut Pejabat Pembantu Rektor Undip di Semarang, Senin (17/1) malam tadi. Menurutnya, penetapan kuota jalur nasional sebesar 60 persen itu memang menjadi respons positif atas semakin banyaknya jalur mandiri yang diselenggarakan PTN dan hanya sedikit yang diambilkan dari jalur nasional. Ia membandingkan dengan penerimaan mahasiswa baru PTN kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Menurutnya, PTN sangat bervariasi mengambil mahasiswa dari jalur nasional, ada yang 30 persen, 25 persen, bahkan ada yang hanya lima persen. “Ketika itu, jalur mandiri PTN dimaknai sebagai kesempatan untuk ‘menghimpun’ dana dari mahasiswa, karena itu pembatasan kuota jalur mandiri ini menjadi tantangan besar bagi PTN,” kata Sudharto. Di sisi lain, lanjut dia, peningkatan kuota mahasiswa dari jalur nasional juga memiliki sisi positif bagi PTN, yaitu semakin ketatnya persaingan di antara calon mahasiswa. Hal itu terjadi karena peserta seleksi nasional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia terus bertambah.
…dst
5 ) Dihapusnya Jalur Mandiri Akan Mengembalikan Kemurnian PTN
BANDUNG, (PR).-19 Januari 2011
Dihapusnya jalur mandiri pada penerimaan mahasiswa baru oleh Kementerian Pendidikan Nasional mulai 2012 nanti disambut baik berbagai pihak. Pakar pendidikan Darmaningtyas berpendapat, hal ini akan membuat tujuan pemerataan pendidikan bisa tercapai, serta mengembalikan kemurnian perguruan tinggi negeri. Darmaningtyas mengungkapkan, sejak perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dibuka, banyak orang pintar tetapi tidak punya biaya untuk kuliah. Selain itu, biaya kuliah yang makin tinggi tidak menjamin dapat meningkatkan kualitas lulusan. Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk menghapus jalur mandiri sangatlah tepat. Selain baik untuk perguruan tinggi, penghapusan jalur mandiri juga sangat baik untuk perguruan tinggi swasta. Saat peraturan BHMN diberlakukan, mereka yang memiliki uang bisa memilih kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta. Hal ini tentu tidak adil bagi mereka yang tidak mampu dan pihak perguruan tinggi swasta sendiri. “Dengan kebijakan dihapusnya jalur mandiri, perguruan tinggi swasta akan kembali menggeliat dan bisa kembali selektif memilih mahasiswanya. Dan yang terpenting, mereka yang tidak mampu tapi pintar bisa bersaing untuk masuk perguruan tinggi secara sehat,” kata Darmaningtyas yang dihubungi Selasa (18/1).
…dst
6 ) UPI Bandung Akan Serap 2 Ribu Mahasiswa Lewat Jalur Mandiri
Selasa, 18/01/2011 16:28 WIB
Bandung – Sama dengan Unpad, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung juga membuka jalur mandiri. Kurang dari 40 persen atau sekitar 2.000 mahasiswa bisa menempuh ujian masuk UPI (UM UPI). Tahun ini, UPI menerima sekitar 7 ribu mahasiswa baru.
“Kita tetap membuka jalur mandiri. Tahun ini kurang dari 40 persen deh, sisanya 60 persen melalui jalur SNMPTN,” ujar Kepala Humas Upi Andika Duta Bachari saat dihubungi detikbandung melalui telepon, Selasa (18/1/2011). Menurut Andika dibukanya jalur mandiri, bukan berarti UPI mencari uang. Toh, menurutnya yang membedakan antara mahasiswa jalur mandiri dan SNMPTN hanya pada uang pangkal. “SPP nya sama kok per semester Rp 475 ribu. Jadi salah besar kalau kita disangka matre karena buka jalur mandiri,” tandas Andika.
…dst
7 ) UNS Korwil II SNMPTN Jateng-DIY
19 Januari 2011
SOLO – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ditunjuk menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) II Penyelenggaraan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) wilayah Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).”Penunjukan itu karena UNS dinilai sukses dalam pelaksanaan SNMPTN, meski jumlah pendaftarnya terbesar kedua se- Indonesia di bawah Unhas Makassar yang terbanyak menerima pendaftar,” kata Ketua Panitia SNMPTN Solo Prof Dr Ravik Karsidi MS, kemarin. Pembantu Rektor Bidang Akademik UNS itu mengatakan, tahun lalu jumlah pendaftar di UNS lebih dari 34.000 orang, terpaut sedikit di bawah Unhas. Dari hasil penilaian Kemendiknas, pelaksanaan di UNS dinilai sukses sehingga ditunjuk menjadi Korwil II yang meliputi Panitia Lokal Solo (UNS), Panlok Semarang (Undip, Unnes), Panlok Yogyakarta (UGM, UNY), dan Panlok Purwokerto (Unsoed).
”Ini tentu menjadi tugas berat, karena selain menjadi panitia lokal Solo, juga harus mengoordinasi pelaksanaan SNMPTN lain yang cukup banyak di Jateng dan DIY. Kami akan segera membentuk kepanitiaan dalam waktu dekat,” kata dia.
…dst
8 ) Bikin Kampus Gratis, Suami-Istri Disel
18 Januari 2011
JAKARTA, KOMPAS.com — Drs Abdul Rifai (80) dan Dra Zaliha Lasope (70), suami-istri pendiri Yayasan Universitas Islam Buton, ditangkap Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sejak Desember 2010 hingga hari ini, Selasa (18/1/2011). Diduga ada “permainan” yang membuat keduanya ditangkap dan ditahan lantaran kampus tersebut menggelar pendidikan gratis bagi mahasiswa yang tidak bisa membayar kuliah. Demikian diungkapkan anggota LBH Kendari, Yonathan, yang menjadi anggota tim advokasi suami-istri pendiri Unisbun yang kini masih mendekam di Rutan Bau-bau, Sulawesi Tenggara, tersebut. Kasus suami-istri itu kini ditangani penyelesaiannya oleh LBH Kendari, yang pada Senin (17/1/2011) melakukan advokasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Ia memaparkan, sejak didirikan pada 2000 kampus Unisbun sudah dipantau langsung oleh Dikti. Bahkan, Dikti memantau kampus itu berkali-kali sambil Unisbun menjalani proses perizinan. “Memang, operasional kampus ini memakai cara yang unik, yaitu SPP tidak perlu dibayar atau gratis bagi yang tidak mampu. Mahasiswa bisa membayarnya setelah selesai kuliah dan berpenghasilan,” ujar Yonathan kepada Kompas.com. Tanpa memakan waktu lama, dalam perjalanannya Unisbun mulai mendulang banyak mahasiswa. Seiring itu pula, persoalan perizinan Unisbun mulai “digoyang”. Rifai dan Zahila bahkan sampai diinterogasi oleh pihak kepolisian, yang menurut Yonathan berasal dari Polda Sulawesi Tenggara.
“Situasi itu muncul pada 2008-2009 ketika kampus semakin banyak mahasiswa. Kampus mulai diberi stigma sebagai kampus ilegal. Kemudian, bapak dan ibu akhirnya ditangkap pada Desember 2010 lalu,” ujarnya. Namun, anehnya, kata Yonathan, tuduhan penangkapan itu berubah. Dari penyelenggara kampus ilegal, kedua pendiri Unisbun lalu dituduh melakukan pemalsuan ijazah. Dari tuduhan pemalsuan ijazah itulah, Kejaksaan Tinggi Sulawei Tenggara memasukkan keduanya ke Rutan Bau-bau. “Meskipun waktu itu kami minta tahanan luar saja atau minimal tahanan kota, karena Pak Rifai hampir 80 tahun, sedangkan istrinya hampir 70 tahun. Anehnya, mereka bersikukuh ditahan,” tuturnya. “Saya yakin ada permainan dari semua ini,” lanjutnya.
…dst
9 Penangkapan Pendiri Unisbun
Ada yang Tak Senang Lihat Kuliah Gratis?
Selasa, 18 Januari 2011 | 16:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Bantuan Hukum Kendari menduga ada “permainan” yang mengakibatkan Drs Abdul Rifai (80) dan Dra Zaliha Lasope (70), pasangan suami-istri pendiri Yayasan Universitas Islam Buton, ditangkap Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sejak 30 Desember 2010 hingga hari ini, Selasa (18/1/2011). LBH menilai ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Unisbun yang berani menggelar pendidikan gratis bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah dan menggantinya setelah lulus. Anggota LBH Kendari, Yonathan Nau, mengatakan, Abdul Rifai dan Zaliha Lasope mulai ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2010. Keduanya dikenai Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan kemudian ditangguhkan hingga Desember 2010. “Setelah ditangguhkan, Polda Sulawesi Tenggara, lewat penyidiknya, menawarkan pengacara, lalu pengacara ini yang mengusahakan penangguhan itu. Tapi itu tak cuma-cuma karena mereka minta bayaran lewat pengacara itu sebesar Rp 100 juta dengan cara ditransfer Rp 35 juta, Rp 35 juta, Rp 15, dan Rp 15 juta,” tutur Yonathan.
…dst
10 ) Kampus Harus Punya Otonomi
19 Januari 2011
SEMARANG- Peran rektor saat ini harus responsif, artinya mereka tidak hanya sebagai pendidik dan membangun infrastruktur intelektual di kampus, tapi juga peka terhadap nasib bangsa. Hal itu disampaikan Anggota Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof Ir Eko Budihardjo MSc, Senin (17/1). ”Ini hasil dari Temu Tahunan XIII Forum Rektor Indonesia dan Konvensi Kampus VII di Palembang 13-15 Januari 2011. Dalam pertemuan tersebut, kami mendeklarasikan beberapa poin penting bagi bangsa dan negara,” ungkap Mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang ini. Mengapa dimulai dari kalangan PTN/PTS? Kondisi ini karena melihat kampus merupakan infrastruktur intelektual. ”Peran kampus harus berurusan dengan penegakan kebenaran melalui kebebasan akademik dan otonominya. Selain itu, kampus juga perlu aktif berkiprah meluruskan kemencengan,” tegasnya.
Sejak pertama kali didirikan pada 1998, Forum Rektor Indonesia mengharapkan kepada para rektor PTN/PTS untuk tidak hanya memikirkan keilmuan dan pendidikan saja, namun juga ikut berpartisipasi atau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasib bangsa. Seperti yang terjadi belakangan ini, Peraturan Pemerintahan No 66 Tahun 2010 menyatakan bahwa Menteri Pendidikan Nasional mempunyai suara 35% dalam memilih rektor PTN. Eko mengatakan, regulasi tersebut jelas akan menodai otonomi kampus, karena suara senat akan kalah dengan suara menteri dan tentunya juga akan membawa korban.
…dst
11 ) Perpustakaan UGM Pengguna Jurnal Elektronik Tertinggi
Rabu, 19 Januari 2011 02:45 WIB
YOGYAKARTA–MICOM: Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta merupakan pengguna database e-journal (jurnal elektronik) Ebscohost tertinggi di Indonesia, kata Managing Director for Corporate and Medical Database Ebscohost Noor Ashikin Abbas. “Data statistik mencatat pengguna database e-journal Ebscohost di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM) tertinggi di antara 2.800 perguruan tinggi di Indonesia,” katanya di Yogyakarta, Selasa (18/1). Menurut dia, tingkat penggunaan e-journal di UGM telah sejajar dengan perguruan tinggi maju di kawasan Asia lainnya. Oleh karena itu, Ebscohost memberikan apresiasi tinggi kepada Perpustakaan UGM. “Total penelusuran e-journal Indonesia sebesar 1.293.618 kali, sedangkan pengguna di UGM mencapai 1.138.507 kali pada 2010. Hal itu berarti pengakses database Ebscohost sebanyak 88 persen merupakan pengguna dari UGM,” katanya. Ia mengatakan angka tersebut merupakan kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pengakses e-journal Ebscohost dari UGM mencapai 84,8 persen. “Perpustakaan UGM telah mampu membawa masyarakat informasi menuju era dunia digital. Hal itu menunjukkan pelayanan Perpustakaan UGM cukup membanggakan,” katanya. Kepala Perpustakaan UGM Ida Fajar Priyanto mengatakan pihaknya pada 2010 memang gencar melakukan sosialisasi pemanfaatan database e-journal maupun e-books. Program itu mendapat dukungan sivitas akademika UGM yang sangat tinggi.
…dst
12 ) UGM Buka Program Studi Managemen Tanggap Bencana
Selasa, 18 Januari 2011 | 15:35 WIB
TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA – Mulai tahun ajaran baru 2011, Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka program studi Manajemen Tanggap Bencana untuk mahasiswa Strata 2. Latar belakangnya, Indonesia salah satu kawasan ring of fire yang memerlukan manajemen tanggap bencana yang lebih komprehensif. Menurut Rektor UGM Sudjarwadi, setiap Indonesia terjadi bencana maka perlu mendapat penanganan manajemen yang baik. Karena itulah jurusan yang khusus menangangi manajemen tanggap bencana dibuka oleh UGM. “Agar korban tak terlampau menderita akibat terkena bencana,” kata Sudjarwadi kepada wartawan di kantornya, Selasa, (18/1). Dalam setiap bencana, diperlukan seseorang atau lembaga yang sikap mentalnya baik dalam mengurusi bencana. Nah, diharapkan dengan mengikuti program manajemen tanggap bencana inilah, maka pada setiap bencana alam yang terjadi di Indonesia bisa tertangani oleh orang yang ahli dalam bidang kebencanaan. Kepala Humas UGM, Suryo Baskoro menambahkan, program studi baru ini tidak diberikan kepada mahasiswa S1 karena dalam kebencanaan, sudah ada bidang yang menangani di tingkat fakultas seperti geografi. Manajemen tanggap bencana dibuka untuk mahasiswa S2 untuk memberikan penanganan bencana lebih komprehensif. Latar belakang UGM membuka jurusan ini karena Indonesia masuk dalam kawasan ring of fire (cincin api). “Semua bencana ada di Indonesia,” kata Suryo.
…dst
13 ) Pascasarjana IPB Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Online
Selasa, 18 Januari 2011 17:33 WIB
BOGOR–MICOM:Selain tetap membuka penerimaan mahasiswa baru untuk Strata Satu (SI) melalui jalur mandiri, kini Institut Pertanian Bogor(IPB) membuka pendaftaran mahasiswa baru online. Pendaftaran mahasiswa baru online itu diluncurkan (lounching) Rabu(19/1), oleh Rektor IPB Herry Suhardiyanto. Namun pendaftaran mahasiswa baru online ini hanya diberlakukan untuk calon mahasiswa pascasarjana magister dan doktor. Sistem pendaftaran tersebut, sudah mulai bisa di akses hari ini dengan cara mengakses http://pmbpasca.ipb.ac.id. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Prof Khairil Anwar Notodiputro dalam keterangan persnya di Bogor, Selasa(18/1) siang. Pendafataran ini dibuka, sebagai upaya transfaransi, peningkatan mutu, dan mempercepat, dan mempermudah calon mahasiswa mendaftar. ”Kenapa online? Karena lebih akuntabel, transparan, cepat, dan mempermudah mahasiswa. Lebih transparan karena melalui bank proses pembayarannya,” katanya. Dengan sistem ini juga menghindari penyimpangan. Karena jika kontak langsung, rawan terjadi penyimpangan. “Menjaga mutu, mulai dari proses pendidikan sampai kelulusan,” katanya.
…dst
14 ) SPs IPB Buka Program Double Degree
Selasa, 18 Januari 2011 – 18:05 wib
JAKARTA– Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana (SPs) Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah dengan membuka program double degree. Melalui program ini, seorang mahasiswa memiliki kesempatan meraih dua gelar sekaligus drai dua perguruan tinggi, salah satunya dari perguruan tinggi asing. Sekolah pascasarjana yang pertama didirikan di Indonesia ini di antaranya telah menjalin kerja sama dengan Prancis selama dua tahun terakhir. Tahun ini, sekolah yang berdiri sejak 1975 itu berencana membuka program double degree bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI dan negara Jepang. Dekan SPs IPB Prof.Dr. Khairil Anwar Notodiputro menyatakan, program double degree memberikan dampak positif bagi mahasiswa. “Membuka wawasan mahasiswa pada dunia internasional, menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya saing,” kata Khairil seperti disitat dari keterangan tertulisnya, Selasa (18/1/2011). Selain melalui program double degree, upaya SPs IPB meningkatkan peran dan fungsinya juga dilakukan dengan menerapkan falsafah Leadership, Relevan, Academic Atmosphere, Internal Management, Sustainability, Efficiency dan Accountability (LRAISEA).
…dst
15 ) Universitas Bung Hatta Padang Bangun Kampus Hijau
Rabu, 19 Januari 2011 05:49 WIB
PADANG–MICOM: Universitas Bung Hatta (UBH) tengah membangun kampus baru di kawasan Padang By-Pass dengan konsep tata bangunan dan sarana pendukung yang peduli lingkungan hidup atau dikenal dengan sebutan kampus hijau. Untuk menuju kampus hijau itu maka pada tahap awal pembangunan fisik gedung-gedung perkulihan juga diiringin dengan penanaman 1.000 batang pohon penghijauan yang saat ini tengah dilakukan, kata Wakil Rektor I UBH, Dr Eko Alvarez, MSAA di Padang, Selasa (18/1). Gerakan penanaman 1.000 pohon itu dilakukan oleh mahasiswa UBH bersama masyarakat sekitar kampus, katanya. Menurut dia, pengembangan kampus UBH nantinya menjadi kampus yang nyaman dengan lingkungan hijau. Kampus nyaman pengertiannya bersih dan lingkungannya bagus. Dengan konsep kampus hijau maka akan memanfaatkan kultur yang ada, termasuk pada arsitektur bangunan, karena pembangunan dilakukan di daerah resapan air yang secara otomatis akan dibangun banyak daerah resapan. Nanti akan banyak dibuat situ atau embung dan meskipun kampus berformat sebagai kampus hijau namun arsitektur bangunan seluruhnya modern, tambahnya. Pembangunan kampus baru UBH telah dimulai sejak April 2010 yang nantinya akan menampung perkembangan jumlah mahasiswa dan kegiatan akademis serta terkait antisapsi kerawanan bencana tsunami.
…dst
16 ) Jimly Asshiddiqie Dirikan Sekolah Hukum
Selasa, 18 Januari 2011 | 12:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, mendirikan sekolah hukum dan pemerintahan bagi para penyelenggara negara dan calon penyelenggara. Nama sekolah baru itu Jimly School Law and Government. Sekolah tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu hukum dan pemerintahan kepada para pengambil kebijakan sehingga akan tercipta sebuah kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat. “Sekolah ini dengan maksud menyediakan agenda bagi para politisi baik yang duduk di parlemen eksekutif, baik yang baru dan akan menjadi pejabat publik untuk melakukan short course trainning,” ungkap Jimly, Selasa (18/1/2011), di Hotel Millenium, Jakarta. Ia melihat pembelajaran hukum dan pemerintahan kepada para pejabat sangat penting karena banyak pejabat saat ini yang tidak berlatar belakang hukum dan pemerintahan sehingga akhirnya membuat kebijakan yang berbenturan dengan masyarakat. “Saat ini kami fokus short course selama seminggu, sebulan, sampai tiga bulan. Salah satu bentuk short course-nya yakni dengan workshop. Ke depan semoga bisa ada pendidikan S2, misalnya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
…dst
17 ) Peminat Bahasa Mandarin Akan Semakin Meningkat
BANDUNG, (PR) 19 Januari 2011
Permintaan pembelajaran bahasa Mandarin diperkirakan akan terus meningkat. Hal itu terkait dengan kebutuhan penggunaan bahasa Mandarin dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan kerja sama dengan Cina. “Kerja sama Indonesia-Cina terus meningkat, termasuk dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, selama ini kendala bahasa masih menjadi hambatan,” ungkap Staf Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI Yudil Chatim seusai acara Peresmian Pusat Bahasa Mandarin di Universitas Kristen Maranatha, Selasa (18/1). Banyaknya kerja sama di bidang pendidikan yang dilakukan antara Indonesia dan Cina, kata Yudil, akan melibatkan banyak pihak seperti mahasiswa dan tenaga pengajar. Dengan menguasai bahasa asing itu, komunikasi akan membuat hubungan menjadi lebih mudah. Ia mengatakan, jejaring hubungan kerja sama pendidikan itu sudah melibatkan Hebei Normal University, yang merupakan universitas pendidikan pemerintah Cina. Universitas tersebut berkompeten menjadi mitra pendidikan Indonesia, dalam upaya pengembangan inovasi ilmu dan pengetahuan. “HNU mempunyai berbagai inovasi teknologi seperti otomotif, teknik, ataupun teknologi informasi dan komunikasi yang akan diajarkan kepada guru-guru di Indonesia,” ujarnya.
…dst
18 ) 1.000 Beasiswa untuk Restorasi Pendidikan
19 Januari 2011
SEMARANG – Rektor Unissula beserta Tim PR dan Marketing belum lama ini berkunjung ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mempresentasikan gagasaan program 1.000 Beasiswa untuk Restorasi Pendidikan di Sultra. Presentasi di depan Gubernur Sultra H Nur Alam SE, Bupati/Wali Kota, dan pimpinan SKPD di Aula Rumah Dinas Gubernur Sultra di Kendari, mendapat sambutan positif. Kunjungan dan presentasi Rektor Unissula Prof Dr Laode M Kamaluddindi Kendari yang juga putra daerah dari Sultra itu, segera ditindaklanjuti kedua belah pihak dengan penandatanganan kontrak kerja sama program 1.000 beasiswa untuk restorasi pendidikan di Sultra. Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Perwakilan Gubernur Sultra di Gedung Menara Global Jakarta, dihadiri Gubernur Sultra H Nur Alam SE dan rombongan serta Unissula dihadiri Rektor, Wakil Rektor III, Duta Unissula Oki Setianadewi, Sekretaris Khusus Rektor, Kepala Badan Public Relations & Creativity, Kepala UPT Marketing, dan kru TV Unissula.
…dst
19 ) Horee! 145 Mahasiswa Sulsel Dapat Beasiswa ke Australia
Selasa, 18 Januari 2011, 15:56 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR–Pemerintah Australia menyiapkan sebanyak 145 beasiswa S1 dan S2 kepada pelajar dan mahasiswa Sulawesi Selatan untuk belajar di Negeri Kanguru tersebut. Kesempatan belajar gratis tersebut disampaikan Minister Counselor Bidang Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Michael Bliss usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem di Makassar, Selasa (18/1). Ia menyebut, beasiswa tersebut sebagai bentuk penghargaan pemerintah Australia atas kemajuan sistem politik di Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. “Kami sangat kagum dengan sistem demokrasi di Indonesia saat ini, sampai di tingkat provinsi dan kabupaten. Kami sudah ketemu dengan Gubernur dan Ketua DPRD Sulsel dan daerah ini sangat maju,” ucapnya. Bliss menyebut, pemerintahnya juga akan memberikan bantuan untuk pendidikan politik kepada Indonesia, untuk sistem pemerintahan demokrasi yang lebih baik lagi. Ia mengklaim Australia telah membangun 301 sekolah di Indonesia, termasuk Sulsel, dan masih akan ditingkatkan di 2011. Australia juga menjajaki berbagai kerjasama dengan Sulsel, termasuk pembangunan jalan nasional sepanjang 140 kilo meter termasuk lintas selatan Sulsel, Jeneponto-Sinjai yang sementara dikerjakan, peternakan sapi, maupun bidang pertanian. Khusus peternakan sapi, disebutnya menjadi prioritas utama investasi Australia di Sulsel.
“Sulsel beda dengan daerah lain, pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, Makassar adalah pintu gerbang bagian timur, kaya sumber daya alam,” ujar Bliss mengemukakan sebagai pertimbangan Pemerintah Australia menjadikan Sulsel daerah investasi utama.
…dst
20 ) BEASISWA LUAR NEGERI
Siapa Mau Ambil Master ke Singapura?
18 Januari 2011 | 12:15 WIB
KOMPAS.com — Ancora Foundation kembali menawarkan program beasiswa penuh satu tahun untuk jenjang master (postgraduate) tahun akademik 2011/2012 di bidang hubungan internasional, ekonomi politik internasional, serta studi strategi dan Asia di S Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University, Singapura.
Hanya saja, program beasiswa ini ditawarkan kepada pegawai negeri sipil dan anggota lembaga swadaya masyarakat. Setiap bidang yang dibiayai dengan program ini akan terfokus pada riset dan penelitian. Adapun skema beasiswa yang ditawarkan meliputi biaya kuliah dan tunjangan pendidikan lain, tunjangan bulanan, serta tiket pergi-pulang dengan pesawat kelas ekonomi. Bagi yang berminat, pendaftaran beasiswa ini dibatasi sampai 31 Januari 2011. Informasi selengkapnya mengenai program beasiswa Ancora Foundation ini bisa dilihat di http://www.ancorafoundation.com.
…dst
OOT:
21 ) Pemda Wajib Sosialisasikan UN
Tuesday, 18 January 2011
JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyosialisasikan ujian nasional (UN) ke setiap sekolah, siswa, dan orang tua murid. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto mengatakan, Kemendiknas sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota untuk mengenali UN maupun formulasinya yang baru. Kemendiknas, ungkapnya, telah menjelaskan bagaimana penilaian UN juga memperhatikan penilaian ujian sekolah dan nilai rapor. Dengan persentase pembobotan antara UN dengan ujian sekolah yakni 60–40 %.”Kami sudah memanggil mereka agar tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya,” tegas Suyanto di Jakarta kemarin. Menurut dia,setelah sosialisasi ini, Kemendiknas meminta seluruh pemerintah daerah meneruskan ke setiap sekolah. Bentuk sosialisasi diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing. Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengungkapkan, tidak hanya dalam bentuk diskusi dan tatap muka, Kemendiknas juga memberikan buku panduan yang dinamakan buku operasional standar. Dalam buku tersebut sudah terisi secara lengkap prosedur teknis UN tahun ini. Menurut Suyanto, meski ada perubahan formulasi, sudah setiap tahun UN digelar.Karena itu,pemda tidak akan menemui kendala sosialisasi.
…dst
22 ) ‘Siswa Jadi Korban Jadwal Ujian Nasional Mendadak’
elasa, 18 Januari 2011, 18:19 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Pelaksaan ujian nasional (UN) 2011 ini, sudah di depan mata, setidaknya empat bulan ke depan. Serangkaian aturan dan perangkat pun telah dikeluarkan, termasuk penetapan jadwal pelaksaan UN. Namun, bukan berarti pelaksanaan tersebut, bebas dari permasalahan. Lihat saja apa yang terlihat di Permendiknas yang memuat jadwal pelaksanaan UN, yang dikelurkan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh. Permasalahan dalam permen tersebut adalah format dari UN yang tidak jelas seperti apa. Selain itu, jadwal pelaksanaan UN yang terkesan mendadak. Karena dengan kondisi begitu, yang akan menjadi korban dari kebijakan pemerintah adalah para siswa. Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Slamet Nur Achmad Effendi, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (18/1). Dengan perubahan format UN, yang didasari pada penggabungan nilai sekolah dan hasil UU, dinilainya membuat siswa membutuhkan persiapan tambahan dalam menghadapi ujian tersebut. “Kalau jadwal yang diumumkan mendadak seperti ini pelajar akan kewalahan dalam mempersiapkan UN dengan format baru tersebut,” ujarnya. Perubahan kebijakan yang setiap tahun kerap berubah, lanjut dia, membuat siswa tak lebih hanya sekadar kelinci percobaan. ”Pendidikan merupakan proses dan bukan menjadikan pelajar sebagai laboratorium percobaan,” tegasnya.
…dst
23 ) 2012, SD dan SMP Bebas Pungutan Pendidikan
Daerah Harus Salurkan BOSDA
Selasa, 18 Januari 2011 , 07:07:00
JAKARTA — Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menargetkan pada 2012 nanti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bebas dari segala macam pungutan. Meski demikian, pemerintah masih harus membicarakannya dengan DPR. “Hal ini yang sedang kami siapkan dan akan dikonsultasikan dengan DPR. Maka dari itu, saat ini kami sedang merampungkan cost structure pendidikan,” kata Mendiknas ketika ditemui usai rapat kerja (raker) dengan Komisi X di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/1). Menurut Mendiknas, saat ini ada dua jenis pembiayan pendidikan, yaitu biaya non personal yang melekat pada si peserta didik dan biaya non personal yang terkait dengan biaya investasi. “Itu yang sedang kita cari tahu berapa costnya. Arahnya hanya satu, yaitu tahun 2012 harus bisa dipastikan pendidikan bebas pungutan harus selesai,” ujarnya. Lantas mengapa pembebasan pungutan tidak dilakukan pada tahun ini” Mendiknas menegaskan bahwa jika sampai saat ini ada pungutan maka hal itu masih wajar. Sebab, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya mampu mencukupi 70 persen dari seluruh pembiayaan pendidikan.
…dst
24 ) Berita Lain-Lain
Gayus & Century
From Gayus To Gayus
Kredibilitas Boediono Diuji
Tunjuk Boediono, SBY Dituding Coba Cuci Tangan Soal Gayus
DPR: Presiden Sebaiknya Awasi Langsung Penuntasan Century
DPR Ragukan Komitmen SBYTerkait Century
Akhir dari Penantian 4 Jam… (Pertemuan Tokoh Lintas Agama)
Tokoh Lintas Agama Belum Puas
Din: Pertemuan dengan Presiden Mengecewakan
Din Mengaku Kecewa Kasus Gayus Tak Ditangani KPK
Merapi
Mengelola Material Merapi
Menkes
Menkes Mampu Jalankan Tugas (walaupun menderita kanker Paru2)
Mulai Tahun ini, Pelayanan Kelas III Rumah Sakit Digratiskan
Ekonomi
Perpres Permbatasan BBM Keluar Maret
Selangkah Lagi, RI Menuju Investment Grade
Kadin Keluhkan Tarif Impor
LN
Mantan Ibu Negara Larikan 1,5 Ton Emas (Tunisia)
