Berita Edukasi 30 Desember 2011 (update: 11.45 wib)

1 ) UGM Tolak Nilai UN Jadi Syarat PMB PTN
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/30/10341410/UGM.Tolak.Nilai.UN.Jadi.Syarat.PMB.PTN

Jumat, 30 Desember 2011 | 10:34 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menolak penggunaan nilai ujian nasional SMA pada tahun 2012 mendatang dijadikan sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Rektor UGM Sudjarwadi mengatakan, kebijakan itu harus dikaji terlebih dahulu. “Kami menilai masih banyak hal yang harus dikaji untuk menerapkan kebijakan tersebut,” kata Sudjarwadi, di Yogyakarta, Kamis (29/12/2011). Ia berpendapat, nilai ujian nasional (UN) tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, menurutnya, tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain. “Alasan itu pula yang melatarbelakangi UGM untuk tidak menerapkan nilai UN sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun depan,” katanya.

…dst

2 ) Rektor IPB: Seperempat Doktor Indonesia Dihasilkan IPB
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/30/10301048/Rektor.IPB.Seperempat.Doktor.Indonesia.Dihasilkan.IPB

Jumat, 30 Desember 2011 | 10:30 WIB
BOGOR, KOMPAS.Com – Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Herry Suhardiyanto menegaskan seperempat dari 800 doktor yang diluluskan perguruan tinggi di Indonesia berasal dari Institut Pertanian Bogor. Hingga tahun 2011, sudah ada 250 doktor yang dihasilkan IPB. Penegasan itu disampaikan Herry dalam “Diskusi Akhir Tahun IPB: Aktualisasi Paradigma Pembangunan yang Berdaulat, Berkeadilan, dan Berkelanjutan: Refleksi dan Outlook” di Kota Bogor, Jumat (30/12/2011).

…dst

3 ) RSBI Digugat
Desakan Menghentikan RSBI Menguat
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/30/08432547/Desakan.Menghentikan.RSBI.Menguat

Jumat, 30 Desember 2011 | 08:43 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan membubarkan rintisan sekolah bertaraf internasional semakin kuat. Koalisi Antikomersialisasi Pendidikan mengajukan permohonan uji materi Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan RSBI. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Febri Hendri, Kamis (29/12), berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan pasal tersebut karena keberadaan sekitar 1.100 rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) itu melanggar konstitusi. RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar karena akses menjadi terbatas.

…dst

4 ) Nuh: RSBI untuk Mewadahi Siswa Berprestasi
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/30/11064671/Nuh.RSBI.untuk.Mewadahi.Siswa.Berprestasi

Jumat, 30 Desember 2011 | 11:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Eksistensi sekolah dengan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) kembali dipertanyakan. Terakhir, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar menghapuskan pasal yang mengatur mengenai RSBI. Menanggapi, desakan penghapusan RSBI yang semakin menguat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, keberadaan RSBI adalah untuk mewadahi anak-anak Indonesia yang memiliki prestasi akademik. Menurutnya, siswa-siswa berprestasi sudah sewajarnya jika ditangani secara khusus.

…dst

5 ) Warga Indonesia Dikabarkan Tewas Tertembak di Somalia
http://internasional.kompas.com/read/2011/12/30/03544287/Warga.Indonesia.Dikabarkan.Tewas.Tertembak.di.Somalia

Jumat, 30 Desember 2011 | 03:54 WIB
MOGADISHU, KOMPAS.com — Seorang pria bersenjata menembak dua pekerja kemanusiaan, yang salah satunya diduga adalah warga Indonesia di Mogadishu, Somalia. Peristiwa itu terjadi dalam sebuah serangan terhadap sebuah bangunan kelompok bantuan Dokter Tanpa Perbatasan (MSF), Kamis (29/12/2011). Seperti dilansir AFP, beberapa sumber di Rumah Sakit Medina Mogadishu menyebutkan bahwa korban tewas adalah seorang warga Barat dan seorang warga Indonesia. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi mengenai jatidiri mereka. Pekerja yang berasal dari Barat itu lebih dahulu tewas, sedangkan warga Indonesia akhirnya meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit Medina.

…dst

6 ) Tim Transisi UI Terbentuk
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/12/29/lwyza6-tim-transisi-ui-terbentuk

Kamis, 29 Desember 2011 21:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim transisi UI akhirnya terbentuk. Meskipun sampai batas terakhir yang ditetapkan baru empat stakeholder yang menyerahkan nama-nama calon anggota tim tersebut, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap akan meminta tim tersebut mulai bekerja. “Tim transisi tetap terbentuk. Insya Allah besok (Jumat 30/12) saya SK-kan supaya langsung bekerja,” ujar Nuh melalui pesan singkatnya kepada Republika, Kamis (29/12) malam. Nuh menyebutkan baru empat stakeholder yang menyerahkan nama ke dirinya yakni Eksekutif (Rektorat UI), Majelis Wali Amanat (WMA) UI, Dewan Audit, dan perwakilan karyawan. Eksekutif UI akan diwakili oleh Nasikin, seorang profesor di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UI. Sedangkan MWA diwakili Anwar Nasution, seorang guru besar Ilmu Ekonomi UI yang juga merupakan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiga stakeholder lain yang belum menyerahkan nama ke Kemendikbud adalah Dewan Guru Besar, perwakilan senat, dan perwakilan mahasiswa. Khusus perwakilan senat, Nuh memaklumi karena saat ini masih terdapat dua senat di UI yakni Senat Akademik Universitas (SAU) dan Senat Universitas (SU).

…dst

7 ) MWA Universitas Indonesia Jaring Nama Anggota Tim Transisi
http://www.pikiran-rakyat.com/node/171207

Kamis, 29/12/2011 – 16:32
DEPOK, (PRLM).- Menjelang batas waktu habis, para unsur civitas akademika Universitas Indonesia (UI) memberikan nama yang akan dicalonkan sebagai anggota tim transisi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (29/12). Nama tim transisi tersebut kemudian akan diumumkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UI, Damona Puspawardaya mengatakan, sebelumnya MWA sudah memberikan surat pada tujuh unsur civitas akademika untuk menentukan wakilnya dalam transisi. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara MWA dan rektorat UI yang dimediasi oleh Mendikbud, Muhammad Nuh, Kamis (22/12). Tujuh unsur yang ada di dalam civitas akademika Universitas Indonesia tersebut yaitu Majelis Wali Amanah (MWA), eksekutif (rektorat), Dewan Guru Besar (DGB), dewan audit, Senat Akademik Universitas (SAU), mahasiswa, dan karyawan.

…dst

8 ) Undip Setujui Pembatasan Pungutan di PTN
http://kampus.okezone.com/read/2011/12/29/373/548697/undip-setujui-pembatasan-pungutan-di-ptn

Kamis, 29 Desember 2011 10:25 wib
SEMARANG – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyetujui rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan pembatasan pungutan biaya di perguruan tinggi negeri (PTN). Pembatasan rencananya mulai diberlakukan pada 2012 nanti. Rektor Undip Sudharto P Hadi mengatakan, pembatasan semacam itu diperlukan agar perguruan tinggi dapat lebih maksimal memfasilitasi mahasiswa miskin. “Sebenarnya, yang di PTN termasuk Undip, bukan hanya golongan menengah ke atas tapi dari kalangan tidak mampu juga banyak,” kata Rektor kemarin. Namun, sambung dia, karena persoalan ekonomi ada juga yang berhenti di tengah jalan meski sudah diberikan fasilitas beasiswa dan lainnya.

…dst

9 ) Mendesak, Standardisasi Biaya Kuliah
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/29/171695/Mendesak-Standardisasi-Biaya-Kuliah

29 Desember 2011
SEMARANG- Standardisasi biaya perkuliahan yang dipungut dari mahasiswa baru mendesak dikeluarkan. Pasalnya, kebijakan ini akan berpengaruh pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam menetapkan biaya akademik bagi mahasiswa. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof Sudharto P Hadi PhD, kemarin. Dia mengatakan, pihaknya menyetujui adanya standardisasi dan pembatasan pungutan yang ditarik PTN, yang rencananya diterapkan pada tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Undip setuju jika kebijakan pembatasan itu diberlakukan, karena perguruan tinggi memang harus memfasilitasi mahasiswa miskin,” ungkapnya. Melihat kondisi saat ini, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi termasuk Undip bukan hanya didominasi kalangan menengah ke atas, sebab banyak kalangan tidak mampu yang harus difasilitasi, karena tidak memiliki biaya. Karena itu, rencana Kemdikbud untuk membatasi pungutan yang ditarik dari mahasiswa, harus ada standar agar perguruan tinggi tidak bersikap berlebihan.

…dst

10 ) 2012 UNDIP Siapkan Rp5 Miliar Kembangkan Riset
http://iptek.tvonenews.tv/berita/view/52381/2011/12/29/2012_undip_siapkan_rp5_miliar_kembangkan_riset.tvOne

Kamis, 29 Desember 2011 20:59 WIB
Semarang, (tvOne) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang berencana menghibahkan anggaran sekitar Rp5 miliar pada 2012 mendatang untuk pengembangan riset dan penelitian, meningkat dibanding tahun sebelumnya antara Rp1-1,5 miliar. “Dana sebesar itu belum termasuk anggaran penelitian dari fakultas,” kata Rektor Undip Prof Sudharto P. Hadi, usai menggelar “Refleksi Akhir Tahun Peran Pendidikan Tinggi dan Media dalam Pendidikan Karakter Bangsa” di Semarang, Kamis (29/12). Menurut dia, pengembangan riset merupakan keniscayaan bagi perguruan tinggi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Langkah penelitian dan riset, kata dia, salah satunya dituangkan melalui pembentukan pusat studi, dan Undip saat ini telah memiliki 14 pusat studi, antara lain bidang pembangunan, lingkungan, gender, kependudukan, dan kesehatan. “Ada usulan juga untuk membentuk pusat studi antikorupsi seperti di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun, kami masih mengkajinya, kan tidak harus meniru,” katanya.

…dst

11 ) Regenerasi
Lembaga Penelitian Makin Tak Diminati
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/29/08331786/Lembaga.Penelitian.Makin.Tak.Diminati

Kamis, 29 Desember 2011 | 08:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga-lembaga penelitian Indonesia makin tidak diminati generasi muda. Jumlah dan kualitas peneliti muda yang masuk lebih rendah dibandingkan era kebangkitan industri awal 1980-an. “Daya tarik lembaga penelitian kini jauh lebih rendah dibandingkan industri dan sektor lain,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lukman Hakim di Jakarta, Rabu (28/12). Selain gaji dan insentif terbatas, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan juga makin terbatas. Dulu, pemerintah memiliki anggaran besar untuk menyekolahkan peneliti dan perekayasa ke luar negeri. Kini, beasiswa dari lembaga donor asing tidak berkelanjutan.

…dst

12 ) Mendikbud: Anak Pintar Harus Ditangani Khusus
http://www.pikiran-rakyat.com/node/171221

Kamis, 29/12/2011 – 18:36
JAKARTA, (PRLM).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengungkapkan, keberadaan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk menjadi wadah anak-anak Indonesia yang memiliki prestasi akademik. Menurut Nuh, anak-anak berprestasi tersebut memang sewajarnya ditangani secara khusus.
“Dorongan kita membuka RSBI itu kan menjadi central of excellent baik di jenjang pendidikan dasar dan tinggi. Karena orang-orang pintar itu kan harus di-treat secara benar,” kata Mohammad Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (29/12). Jika semua anak-anak pintar harus bersekolah di sekolah regular, kata dia, maka dikhawatirkan anak-anak yang sangat pintar tersebut justru tidak akan berkembang. “Kalau anak-anak yang pintar ini ditreatment sama di sekolah standar nasional (SSN), maka tidak ada kesempatan yang menjadi lebih baik. Kan sayang toh,” katanya.

…dst

13 ) Menanti PTN di Kawasan Perbatasan
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/29/0828121/Menanti.PTN.di.Kawasan.Perbatasan

Kamis, 29 Desember 2011 | 08:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Warga di kawasan perbatasan boleh menggantungkan harapan lebih besar. Pada tahun ini, sudah dimulai pembangunan perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan. Program ini akan diteruskan pada tahun 2012 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pada tahun ini, kementerian memang mulai memberikan perhatian kepada daerah-daerah khusus seperti NTT, Papua, dan kawasan perbatasan yang tertinggal perkembangan pendidikannya. “Sudah kita mulai tahun 2011. Oleh karena itu, kita bangun perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan, karena ingin menjadikan yang di depan sebagai garda depan. Kita bangun PTN di Merauke, yang sudah dibangun dan diresmikan,” kata Nuh, dalam wawancara dengan Kompas.com terkait proyeksi Kemdikbud pada tahun 2012, di Jakarta, Senin (19/12/2011).

…dst

14 ) ITB Akan Buka Cabang di Lampung Selatan
http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/12/27/76736/ITB-Akan-Buka-Cabang-di-Lampung

Selasa, 27 Desember 2011 21:13 WIB
Metrotvnews.com, Kalianda: Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Toni Ol Tobing, mengatakan, pemerintah pusat berencana mendirikan cabang Institut Teknologi Bandung (ITB) di daerah tersebut. “Saat ini Lampung Selatan dan Sumatera Selatan yang menjadi target lokasi pendirian perguruan tinggi negeri itu,” kata Toni, Selasa (27/12). Ia mengatakan, pendirian itu nantinya akan menjadi satu-satunya cabang ITB di Pulau Sumatra. Menurut dia, Pemkab Lampung Selatan tengah berupaya keras mengambil peluang itu guna memajukan sektor pendidikan, karena saat ini sekolah tinggi masih sedikit.”Kita sudah menyiapkan lokasi seluas 100 hektare untuk pendirian sekolah perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia itu,” terang Toni.

…dst

15) Papua Barat penyelenggara kejuaraan fisika dunia 2012
http://www.antaranews.com/berita/290647/papua-barat-penyelenggara-kejuaraan-fisika-dunia-2012

Kamis, 29 Desember 2011 17:15 WIB
Mataram (ANTARA News) – Provinsi Papua Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan fisika tingkat dunia yang kedua pada 2012 sesuai kesepakatan panitia. “World Physics Olympiad” (WoPhO) atau kejuaraan fisika tingkat dunia pada 2012 akan berlangsung di Manokwari, setelah tahun ini Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB),” kata pelopor WoPhO Prof Yohanes Surya di sela acaragrand final kejuaraan fisika tingkat dunia yang pertama di Mataram, Kamis. Ia mengatakan, setelah di Manokwari, Papua Barat, WoPhO selanjutnya akan menyelenggarakan kejuaraan ini di luar negeri. Negara yang sudah bersedia menjadi tuan rumah adalah Taiwan. “Jika penyelenggaraan kejuaraan fisika tingkat dunia tersebut sudah digelar di luar negeri, Indonesia harus menunggu puluhan tahun lagi untuk bisa menjadi tuan rumah,” ujarnya.

…dst

16 ) UGM luncurkan ktm terintegrasi tiket Transjogja
http://www.antaranews.com/berita/290666/ugm-luncurkan-ktm-terintegrasi-tiket-transjogja

Kamis, 29 Desember 2011 20:20 WIB
Yogyakarta (ANTARA News) – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meluncurkan kartu tanda mahasiswa yang terintegrasi dengan tiket bus Transjogja untuk memudahkan mahasiswa dalam menggunakan transportasi umum. Peluncuran ditandai dengan uji coba aktivasi kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disaksikan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono di Halte Transjogja Terminal Condong Catur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis. Bambang mengatakan, operasional KTM UGM itu sekaligus untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa masa dapan kota di Indonesia akan tetap bertumpu pada angkutan umum. Sudah saatnya pula setiap wilayah ikut memperbaiki sistem transportasi yang ada. “Kita tidak mungkin terlalu tergantung dengan angkutan pribadi. Sistem lingkar angkutan kampus itu menunjukkan pembaruan dalam mencari penarik bagi masyarakat untuk naik angkutan umum. Salah satu caranya adalah mempermudah dengan tidak melakukan transaksi tunai dan diganti dengan tiket,” katanya.

…dst

17 ) Keren, KTM UGM Bisa Jadi Tiket Trans Jogja!
http://kampus.okezone.com/read/2011/12/29/373/548990/keren-ktm-ugm-bisa-jadi-tiket-trans-jogja

Kamis, 29 Desember 2011 16:53 wib
YOGYAKARTA – Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sekaligus sebagai kartu ATM adalah hal yang biasa. Namun, jika kartu mahasiswa dapat digunakan untuk naik bus, mungkin baru pertama kalinya terjadi. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memberlakukan kartu mahasiswa yang juga dapat digunakan sebagai tiket naik bus Trans Jogja. Selain lebih murah, program tersebut juga bertujuan mengurangi polisi udara akibat banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan mahasiswa. Dengan menunjukkan kartu mahasiswa, para mahasiswa UGM dapat naik bus Trans Jogja untuk semua rute dan jurusan di wilayah Yogyakarta. Sebelum menaiki bus, para petugas yang berjaga di halte Trans Jogja akan menyensor kartu mahasiswa UGM. Kemudian, pada layar akan keluar nama mahasiswa yang bersangkutan.

…dst

18 ) Dubes RI untuk Polandia Kini Bergelar Doktor
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/29/13401825/Dubes.RI.untuk.Polandia.Kini.Bergelar.Doktor

Kamis, 29 Desember 2011 | 13:40 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com – Duta Besar RI untuk Polandia, Darmansjah Djumala, kini resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya di Universitas Padjadjaran Bandung, Kamis (29/12). Hasil karyanya menyoroti soal peranan kekuatan lunak atau soft power dalam penyelesaian konflik di Aceh. Bertempat di lantai 2 Gedung Pascasarjana Unpad, Darmansjah dengan tenang dan percaya diri menjawab pertanyaan dari tim penguji maupun tim promotor. Sidang promosi dokter itu dihadiri puluhan kolega sehingga tidak semuanya kebagian tempat duduk dan memilih untuk menunggu di lorong.

…dst

19 ) Doktor Hukum Pertama Produk UNS
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/30/171835/Doktor-Hukum-Pertama-Produk-UNS

30 Desember 2011
SOLO-Kolonel CHK Djodi Suranto menjadi doktor pertama yang diluluskan Program Doktor Hukum UNS. Di depan sidang terbuka senat universitas yang dipimpin Rektor Prof Ravik Karsidi, dia mempertahankan disertasi kepada delapan penguji, para guru besar, dan ahli hukum UNS. Dibimbing promotor Prof Dr Jamal Wiwoho SH Mhum dan Dr I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani SH MM, Djodi menguraikan tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam tata usaha TNI.

…dst

20 ) Diakui Guru Besar Asal Negeri Jiran
http://kampus.okezone.com/read/2011/12/29/372/548722/diakui-guru-besar-asal-negeri-jiran

Kamis, 29 Desember 2011 11:10 wib
PEMIMPIN Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) boleh saja berganti, namun sosok Machmud Hasjim sepertinya tidak akan pernah lekang di ingatan sivitas akademika ini. Ya, kakek tujuh cucu itu, memang sudah menjadi brand image Polsri. Image tersebut terbentuk, karena begitu besarnya peran alumni S-1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, dalam mendirikan Politeknik di daerah kelahirannya Sumatera Selatan (Sumsel). Padahal, saat itu banyak universitas lain di luar Sumsel yang menginginkan dibangunnya lembaga serupa. “Saat itu, sekira tahun 1979, saya menjabat Dekan di Fakultas Teknik Unsri. Kita waktu itu yakin (Poltek di bangun di Unsri), karena melihat potensi yang dimiliki Sumsel sangat besar, terutama untuk pengembangan pendidikan teknik,” kata Machmud, sebagaimana yang dituturkannya dalam bukunya yang berjudul “Jejak Langkah si Anak Desa”.

…dst

21 ) UGM Tolak Nilai UN untuk Terima Mahasiswa
http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/12/29/76901/UGM-Tolak-Nilai-UN-untuk-Terima

Kamis, 29 Desember 2011 20:08 WIB
Metrotvnews.com, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menolak penggunaan nilai ujian nasional SMA tahun depan sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. “Kami menilai masih banyak hal yang harus dikaji untuk menerapkan kebijakan tersebut,” kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Sudjarwadi di Yogyakarta, Kamis (29/12). Menurut dia, nilai ujian nasional (UN) tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain. “Alasan itu pula yang melatarbelakangi UGM untuk tidak menerapkan nilai UN sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun depan,” katanya. Ia mengatakan UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sedangkan tes masuk PTN diadakan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut, dengan menggunakan tes multiobjektif yang saling menyatu.

…dst

22 ) UN 2012 Masih Libatkan Pengawas dari PT
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/29/13240284/UN.2012.Masih.Libatkan.Pengawas.dari.PT

Kamis, 29 Desember 2011 | 13:24 WIB
PADANG, KOMPAS.com – Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan, akan tetap melibatkan pengawas dari perguruan tinggi (PT) dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2012. Hal itu dikatakan salah satu anggota BSNP Jamaris Jamna, Kamis (29/12/2011), di Padang, Sumatera Barat. “Untuk menjamin kualitas UN 2012, khususnya soal kejujuran, kita tetap melibatkan perguruan tinggi bersama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai pengawas satuan pendidikan UN,” kata Jamaris.

…dst

23 ) 2012 Standar Nilai Kelulusan UN SMP-SMA Tetap 5,5
http://iptek.tvonenews.tv/berita/view/52392/2011/12/29/2012_standar_nilai_kelulusan_un_smpsma_tetap_55.tvOne

Kamis, 29 Desember 2011 23:11 WIB
Medan, (tvOne) Standar nilai kelulusan dalam Ujian Nasional untuk tahun 2012 bagi siswa SMA dan SMP sederajat, tidak mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya yakni tetap 5,5. “Masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni siswa harus mendapat nilai 5,5 baru bisa lulus Ujian Nasional (UN) dengan bobot pembagi juga tetap 40:60, yakni 40 persen dari akumulasi rata-rata nilai ujian sekolah dan 60 persen dari nilai UN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Safri di Medan, Kamis (29/12).

…dst

24 ) Budaya Akademik Kampus Dirusak Budaya Politik
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/12/29/105466/Budaya-Akademik-Kampus-Dirusak-Budaya-Politik–

29 Desember 2011 | 18:57 wib
SEMARANG, suaramerdeka.com – Budaya akademik kampus kini telah dirusak oleh budaya politik yang semakin tidak jelas dan menyesatkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kaum intelektual perguruan tinggi meninggalkan kajian-kajian ilmiah dan keprofesionalitasan. Hal ini dibuktikan semakin banyak dosen atau pemimpin kampus yang terlibat dalam politik praktis tanpa meninggalkan profesi kependidikanya. Situasi ini menyebabkan  kampus menjadi sasaran politik praktis.

…dst

25) Perguruan Tinggi Harus Lebih Peduli
http://nasional.kompas.com/read/2011/12/29/22104071/Perguruan.Tinggi.Harus.Lebih.Peduli

Kamis, 29 Desember 2011 | 22:10 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com — Perguruan tinggi, sebagai tempat dilahirkannya para kaum intelektual, seharusnya lebih peduli dengan persoalan bangsa. Akademisi maupun mahasiswa harus kembali menjadi corong kritik bagi bangsa, bukan justru hanyut dalam sistem yang penuh kepentingan politik. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan hal tersebut dalam refleksi akhir tahun yang diadakan oleh Universitas Diponegoro Semarang dan Harian Kompas di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/12/2011).

…dst

26 ) Apa Kabar Kampus?
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/456078/38/

Friday, 30 December 2011
Oleh PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Dalam sebuah diskusi muncul pertanyaan, masih layakkah kampus sebagai pengawal moral bangsa? Pertanyaan tersebut bernada pesimistis juga sebuah gugatan. Sebagai orang kampus, saya tentu menjawab positif dan penuh harapan. Kalau kampus tidak lagi bisa diharapkan sebagai kekuatan penjaga moral bangsa, lalu kepada siapa harapan terbesar akan dialamatkan? Bukankah kampus tempat berkumpul putra-putri bangsa terbaik sebagai penerus dan pewaris bangsa? Semasa Orde Baru, kampus tidak saja dikenal sebagai supplier teknokrat unggul untuk membantu pemerintah, tapi juga sebagai kekuatan kritik terhadap penguasa karena waktu itu saluran demokrasi tersumbat.

…dst

27) Gaji Guru tak Bakal Dipangkas
http://www.jpnn.com/read/2011/12/29/112647/Gaji-Guru-tak-Bakal-Dipangkas-

Kamis, 29 Desember 2011 , 22:44:00
JAKARTA–Ini kabar baik bagi para guru. Pemerintah menjanjikan tidak akan pernah mengurangi gaji guru meskipun sejumlah pihak menilai gaji guru menyedot banyak anggaran di APBN setiap tahunnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, gaji yang layak sudah merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada para guru. “Gaji guru itu jangan dikurangi, karena akan merusak hak guru. Pemerintah tidak apa-apa harus membayar dengan jumlah yang besar, asal diimbangi dengan kinerja yang bagus dari para guru,” ungkap Nuh kepada JPNN di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (29/12). Nuh menjelaskan, pemerintah punya cara tersendiri untuk dapat mengoptimalkan gaji guru yang telah disalurkan. Yakni dengan cara membenahi jumlah rasio guru. Disebutkan, saat ini rasio guru dan murid di Indonesia adalah 1 : 14. Sedangkan yang ditargetkan adalah 1 : 24.

…dst

28 ) Tunjangan Guru Tinggal Pencairan
http://www.jpnn.com/read/2011/12/29/112599/Tunjangan-Guru-Tinggal-Pencairan–

Kamis, 29 Desember 2011 , 11:23:00
RATAHAN–Keraguan ribuan guru di Mitra soal pencairan dana sertifikasi dan non sertifikasi, serta dana tunjangan kinerja daerah (TKD), sirna. Hari ini, dipastikan dana tersebut cair. Menurut Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Mitra, Rossye Arikalang SPd, berkas pencairan sudah lengkap dan tinggal menunggu pencaiaran.”Diusahakan semua cair, baik dana sertifikasi maupun non sertifikasi. Esok (hari ini, red). Kami berupaya berkas rampung,” ujar Arikalang.

…dst

29 ) Mendikbud: Tak Perlu Khawatir dengan Uji Kompetensi Sertifikasi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/12/29/lwyznf-mendikbud-tak-perlu-khawatir-dengan-uji-kompetensi-sertifikasi

Kamis, 29 Desember 2011 22:02 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengimbau para guru yang hendak melakukan sertifikasi tak perlu khawatir dengan aturan uji kompetensi. Menurut Nuh, uji kompetensi perlu diterapkan karena tanggung jawab guru sangat besar. “Tidak usah khawatir dengan uji kompetensi karena apa yang diujikan adalah apa yang mereka ajarkan sehari-hari,” ujar Nuh di hadapan para guru dalam acara Training for Trainers Pendidikan Keuangan dan Perbankan kepada Para Pendidik di Bank Indonesia, Kamis (29/12) sore. Uji kompetensi, kata Nuh, juga diperlukan karena saat ini anggaran yang dialokasikan untuk gaji guru sangat besar yakni sebesar Rp 163 triliun. Total besar APBN yang diberikan kepada sektor pendidikan adalah Rp 290 triliun. “Itu bukan angka yang sedikit. Oleh karena itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Nuh.

…dst

30) PGRI Desak Pemerintah Terapkan Resentralisasi Pengelolaan Guru
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/12/29/lwyyci-pgri-desak-pemerintah-terapkan-resentralisasi-pengelolaan-guru

Kamis, 29 Desember 2011 21:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengimbau pemerintah kembali menerapkan resentralisasi terkait pengelolaan guru di Indonesia. Penerapan desentralisasi guru selama ini dianggap telah berdampak tidak menguntungkan bagi kepentingan guru. “Desentralisasi guru telah menimbulkan persoalan yang serius. Banyak guru stres karena dipindah ke luar daerah atau diturunkan jabatannya karena kepentingan politik kepala daerah,” ujar Ketua PGRI, Sulistiyo, Kamis (29/12). Hal tersebut diakibatkan pengelolaan guru di daerah-daerah saat ini bukan menjadi wewenang menteri, akan tetapi wewenang kepala daerah.

…dst

31 ) Lagi, Nuh Janji Tak Sungkan Tutup RSBI
http://www.jpnn.com/read/2011/12/29/112637/Lagi,-Nuh-Janji-Tak-Sungkan-Tutup-RSBI-

Kamis, 29 Desember 2011 , 19:53:00
JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh berjanji tidak akan sungkan menutup sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jika memang terbukti konsep RSBI menyalahi UU. “Jadi kalau saya pelajari, berdirinya RSBI ini harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi konsep dan sisi realisasi di lapangan. Kalau konsep sudah salah, pasti akan segera ditutup. Namun kalau dari sisi konsep dibenarkan tapi di lapanagan implementasinya melenceng berarti harus dibenahi saja,” ungkap Nuh kepada wartawan di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (29/12).

…dst

32 ) Analisis Jabatan Hambat Pegawai Fungsional
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/456146/

Friday, 30 December 2011
JAKARTA – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) meminta seluruh birokrasi segera mengirim analisis jabatan yang penting untuk penempatan jabatan fungsional. Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan, penghapusan eselon III hingga V ini diperlukan karena faktanya birokrat yang melayani publik terlalu lambat kinerjanya. Sejalan dengan itu pihaknya akan memperluas jenis jabatan fungsional yang ada pola kariernya dari 115 jenis menjadi 200 jenis jabatan. Akan tetapi, petunjuk teknisnya belum dapat disusun karena yang mengetahui jabatan fungsional apa yang diperlukan itu ialah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Masalahnya, ungkap Azwar, ketiga jenjang birokrat itu belum kooperatif untuk mengirimkan analisis jabatan. “Dari 600 lembaga,baru ada satu atau dua yang sudah mengirimkan ke kami,”ujarnya di Kemenpan dan RB kemarin.

…dst

33 ) Jakarta Kota Ketiga Paling Polutif di Dunia
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/12/29/105434/Jakarta-Kota-Ketiga-Paling-Polutif-di-Dunia

29 Desember 2011 | 12:46 wib
JAKARTA, suaramerdeka.com – Catatan akhir tahun 2011 DPRD DKI mengatakan bahwa kota Jakarta merupakan kota ketiga paling polutif di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Menurut Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dua hal yang membawa Jakarta menjadi kota paling polutif adalah sektor transportasi yang menyumbang 70 persen dari total emisi pencemar oksida nitrogen (NOx) dan sektor industri yang menyumbang 70 persen dari total emisi pencemar sulfur dioksida (SO2). Saat kota-kota besar di Asia sudah membangun kota di dalam hutan, Jakarta malah masih tertinggal membangun hutan di dalam kota.

…dst