Produk Hukum tentang Kepegawaian, Displin PNS dan DP3

Peraturan Perundangan tentang Kepegawaian

1. UU No.30 Tahun 2014: Administrasi Pemerintahan
2. UU No. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
3. UU No. 43 tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli)
4. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian
5. PP no.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)

Displin PNS

1. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
2. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
3. PP no. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no. 53 Tahun 2010) (situs asli)
4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap
   • PP no. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP no. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
   • PP no. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
   • PP no. 04 Tahun 1976: Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara

Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan PNS (DP3)

1. PP no. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
2. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS (Perka BKN No. 20 Tahun 2011)
3. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
4. Surat Edaran Kepala BKN no. No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)
5. PP no. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sudah dicabut oleh PP no.46 Tahun 2011)