Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Permenpan & RB no. 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014
- Permenpan & RB no. 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014
- Permenpan & RB no. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Permenpan & RB no. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Permenpan & RB no. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Permenpan & RB no. 009 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
- Permenpan & RB no. 008 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
- Permenpan & RB no. 003 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
- Permenpan & RB no. 002 Tahun 2014 tentang Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
- Permenpan & RB no. 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan no. 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
- PerMenpan & RB no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
- Permenpan & RB no. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
- Permenpan & RB no.39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerinahan
- Permenpan & RB no. 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013
- Permenpan & RB no. 17 Tahun 2013 : Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
- Permenpan & RB no. 197 Tahun 2012 : Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan Yang dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS, diubah oleh Permenpan & RB no. 233 tahun 2012
- Permenpan & RB no. 81 Tahun 2012: Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah
- Permenpan & RB no. 80 Tahun 2012: Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- Permenpan & RB no. 39 Tahun 2012: Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dan Lampiran
- Permenpan & RB no. 37 Tahun 2012: Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
- Permenpan & RB no. 36 Tahun 2012: Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan atau di SINI
- Edaran Menpan & RB no.16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Instansi Pemerintah
- Permenpan & RB no. 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri atau di sini
- Permenpan & RB no. 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan, Lampiran
- Permenpan & RB no. 33 Tahun 2011: Pedoman Analisa Jabatan, Lampiran
- Permenpan & RB no. 15 Tahun 2011: Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 9
- Permenpan & RB no. 14 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Lampiran= buku no. 8
- Permenpan & RB no. 13 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, Lampiran= buku no. 7
- Permenpan & RB no. 12 Tahun 2011: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process), Lampiran= buku no. 6
- Permenpan & RB no. 11 Tahun 2011: Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Lampiran= buku no. 5
- Permenpan & RB no. 10 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, Lampiran= buku no. 4
- Permenpan & RB no. 9 Tahun 2011: Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, Lampiran= buku no. 3
- Permenpan & RB no. 8 Tahun 2011: Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 2
- Permenpan & RB no. 7 Tahun 2011: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Lampiran= buku no. 1
- Permenpan no. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permenpan & RB no. 20 Tahun 2010: Road Map Birokrasi 2010-2014
- Surat Edaran Menpad & RB no. 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
- PerMenpan& RB no. 7 Tahun 2010 : Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- Permenpan & RB no. 03 Tahun 2010: Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya
- Permenpan no.PER/60/M PAN/6/2005: Perubahan terhadap Ketentuan Kepmenkoswabangpan no.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan FungsionalDosen dan Angka Kreditnya
Keputusan Menpan & RB
- Kepmenpan no. KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
- Kepmenkoswabangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
Surat Keputusan Bersama
- SKB no.05/SKB/MENPAN-RB/8/2013 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 atau unduh di sini
Surat Edaran Menpan & RB
- Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan
- Surat Edaran Menpan & RB no. 3 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Menpan & RB no. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Menpa & RB no. 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan /Rapat di Luar KantorE
- Surat Edaran Menpan & RB no.13 tahun 2013 tentang Juknis Pelaksanaan SKB 3 Menteri tetang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014
- Surat Edaran Menpan & RB no. B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014
- Surat Edaran Menpan & RB no. B/2215/M.PAN-RB/7/2013 tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS atau di SINI
- Surat Edaran Menpan & RB no.B/1793/M.PAN-RB/5/2013 tentang Penjelasan Hak Pensiun PNS atau di SINI
- Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar atau di SINI
-
Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
- SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
- SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
- Edaran Menpan no. 81/M.PAN/6/2002 tentang PNS yang diangkat jadi Pejabat Negara
Edaran Menpan & RB tentang Pelaksanaan PTUN
- Surat Edaran Menpan & RB No. 24 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau di SINI
- Surat Edaran Menpan & RB No. 115 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Surat Edaran Menpan & RB No. 471 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Baca juga :